TPN Ganjar-Mahfud Bakal Lapor Bawaslu soal APDESI Dukung Prabowo-Gibran

Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud Ronny Talapessy di Media Center TPN, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

TPN Ganjar-Mahfud mengkritik keras aksi organisasi perangkat desa, termasuk APDESI, yang menyiratkan dukungan kepada paslon Prabowo-Gibran dalam silaturahmi di Indonesia Arena, Minggu (19/11).

Aksi Desa Bersatu ini turut dihadiri 7 organisasi desa lain seperti Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).

Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, yakin dukungan ini jelas melanggar aturan perangkat desa yang seharusnya netral. Ia mengatakan pihaknya akan segera melaporkan hal tersebut ke Bawaslu RI.

"Kita sedang menginventarisir bukti-bukti yang ada, dan kita sudah siapkan juga untuk langkah hukumnya, dan kita akan laporkan juga segera. Hari ini juga kita sudah ada yang laporkan kok dari Tim Pemenangan Nasional. (Ke) Bawaslu RI," kata Ronny di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Gedung Bawaslu di Thamrin, Jakarta Pusat. Foto: Shutter Stock

Ronny menyorot ada bantahan bahwa acara tersebut hanya silaturahmi, bukan kampanye. Tetapi, menurutnya, ini tak sesuai kenyataan, sebab banyak perangkat desa yang memakai atribut mendukung Paslon 02 yakni Prabowo-Gibran selama acara.

"Ini bukan acara silaturahmi tetapi acara yang disampaikan adalah mereka kampanye ya. Kita lihat di dalam beberapa foto ada yang memakai foto baju 02 dan itu terlihat sangat jelas ya. Dan mereka juga menyampaikan ada bentuk deklarasi ya," ujar Ronny.

"Kepada seluruh pihak, kita ingatkan kembali agar kembali netral dalam pemilu kali ini terkhusus untuk ASN, kepala desa hingga perangkat desa dan pejabat sudah diatur dalam UU Pemilu. Sanksinya pun tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat, hingga pidana," tambah dia.

Sebab itu, Ronny juga meminta Bawaslu RI lebih aktif dalam menindak dugaan pelanggaran.

"Bawaslu seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Harapannya Bawaslu bisa secara tegas dan imparsial dalam melaksanakan tugasnya. Jangan hanya tegas kepada pasangan calon tertentu," kata Ronny.

Ronny lalu mengajak semua pihak mengawasi keadaan jelang Pemilu. Menurutnya, besar keterlibatan pihak yang seharusnya netral tetapi justru mendukung paslon Prabowo-Gibran, bermakna ada intervensi kekuasaan dalam pilpres.

"Semua peristiwa politik yang terjadi belakangan ini menunjukkan gejala adanya intervensi kekuasaan dan terhadap penyelenggara Pemilu kali ini dan kekhawatiran ini sangat relevan. Salah satu kandidat yang akan bertarung dalam pilpres kali ini adalah anak presiden yang sedang berkuasa, dan ini pertama kali sejarah dalam republik. Kita harus aware terhadap ini," pungkas dia.

Presiden Joko Widodo menghadiri Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2022). Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, turut menyayangkan manuver para organisasi perangkat desa. Ia menilai dukungan Desa Bersatu adalah aksi nekat.

"Nekat saya pikir. Nekat ketika mobilisasi kepala desa dalam organisasi APDESI itu dikumpulkan dan dengan jelas-jelas dengan tujuan untuk mendukung salah satu pasangan capres," ujar Kaka dalam kesempatan yang sama.

"Kades bagian support system untuk menjaga netralitas pemilu atau sebaliknya, jika tidak maka koreksi. Koreksi dilakukan oleh siapa, dilakukan oleh Bawaslu memberikan penilaian," ujar dia.