Transfer Pusat Berkurang Rp 600 M, Farhan Tunda Sejumlah Proyek Kota Bandung
PerbesarPemerintah Kota (Pemkot) Bandung melakukan penyesuaian dan realokasi anggaran menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 600 miliar. Dampaknya, sejumlah proyek infrastruktur, termasuk perbaikan trotoar, terpaksa ditunda hingga 2027.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan Pemkot Bandung sebelumnya berharap kekurangan transfer tersebut dapat ditutupi melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 190 miliar. Namun, realisasi dana yang diterima hanya sekitar Rp 9 miliar.
"Jadi kita itu berkurang transfer dari pusat Rp 600 miliar. Tadinya kita berharap bisa dikaver oleh DBH senilai Rp 190-an miliar. Tetapi yang cair kan hanya Rp 9 miliar. Maka kita lakukan penyesuaian realokasi," kata Farhan saat memberikan keterangan usai konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Jumat (2/10).
Farhan menjelaskan, salah satu langkah yang ditempuh adalah menggeser sejumlah proyek infrastruktur ke tahun anggaran 2027. Beberapa rencana perbaikan trotoar yang belum berjalan menjadi bagian dari penyesuaian tersebut.
"Beberapa perbaikan trotoar kita tunda ke 2027. Yang sedang berjalan, berjalan. Tapi ada beberapa titik yang rencananya mau dieksekusi, ya terpaksa ditunda dulu," ujarnya.
Selain infrastruktur, Pemkot Bandung juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan seremonial. Farhan menyebut pengurangan kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan ruang anggaran bagi kebutuhan yang dinilai lebih mendesak.
Salah satu kegiatan yang mengalami perubahan adalah peringatan Hari Jadi Kota Bandung (HJKB). Rencana pawai yang sebelumnya disiapkan akhirnya dibatalkan dan dialihkan menjadi kirab budaya pada 24 Oktober.
"Ada beberapa kegiatan seremonial yang saya batal-batalkan, termasuk HJKB. HJKB yang tadinya mau pawai kan batal, kita undur ke tanggal 24 Oktober, diubah menjadi kirab budaya," tuturnya.
Di sisi lain, Pemkot Bandung justru menambah anggaran untuk pengelolaan sampah. Farhan menilai kondisi darurat sampah bisa terjadi sewaktu-waktu, terlebih dengan adanya perubahan cuaca yang berpotensi memicu gangguan di tempat pembuangan akhir (TPA).
Dia mencontohkan kejadian kebakaran TPA di Solo dan Semarang yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan.
"Menambah anggaran untuk pengelolaan sampah, karena kedaruratan sampah bisa terjadi kapan pun. Mengingat cuaca yang sekarang, contohnya saja Solo, Semarang, TPA-nya terbakar. Kita harus siap menghadapi akibat dari perubahan cuaca tersebut," katanya.
Farhan mengakui penyesuaian anggaran tersebut membuat Pemkot Bandung menghadapi defisit sekitar Rp 200 miliar. Namun, kebutuhan tersebut disebut telah tertutupi melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
"Memang kemudian ada defisit sekitar Rp 200 miliar, tapi alhamdulillah sudah ter-cover oleh SiLPA atau sisa anggaran dari tahun lalu," pungkasnya.