Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Trimedya Sebut Polri Sulit Netral di 2024, Singgung Kapolri hingga Gibran
15 November 2023 15:00 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Netralitas Polri menjadi isu yang ramai diperbincangkan dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Polri di Ruang Sidang Komisi III, DPR, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi III Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan, meminta agar surat telegram netralitas yang dikeluarkan oleh Polri bukan hanya diperuntukkan kepada daerah tertentu saja.
"Jadi kalau bisa dikeluarkan TR secara umum kepada oleh Kapolri, supaya itu juga bisa mengamini apa yang termasuk di dalam Undang-Undang Polri Pasal 28 soal netralitas Polri. Supaya itu ini dan bisa konsiderannya salah satunya Pasal 28 UU nomor 2 Tahun 2002, konsiderannya, jadi merujuk pada itu," kata Trimedya.
Sehingga, jika surat itu diterbitkan secara umum, Trimedya menegaskan masyarakat dapat melihat Polri netral. Meskipun, katanya, sulit untuk netral secara keseluruhan.
"Sehingga kita bisa meyakini, walaupun kita yakin pada saudara Kabaharkam (Komjen Fadil Imran). Kalau seandainya benar-benar netral ya sulit juga lah, kalau kita mau jujur Kapolri bagaimana latar belakangnya dulu dari ajudan sampai dengan Kapolri," ucapnya.
ADVERTISEMENT
Adapun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dulu sempat menjadi Kapolres Solo saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota. Saat Jokowi menjadi presiden, karier Listyo pun juga ikut naik menjadi Kapolri. Bahkan, ia disebut sebagai bagian dari "geng Solo".
Apalagi saat ini Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Jokowi juga sudah resmi jadi cawapres Prabowo Subianto. Oleh karena itu Polri sulit untuk netral bila tak ada telegram berupa arahan untuk wilayah Indonesia secara umum.
"Sehingga kita bisa meyakini, walaupun kita yakin pada Saudara Kabaharkam. Kalau seandainya benar-benar netral ya sulit jugalah. Kalau kita mau jujur Kapolri bagaimana latar belakangnya dulu dari ajudan sampai dengan Kapolri," urai dia.
"Sementara anak Presiden yang jadi cawapres sekarang ini, kita jelas-jelasan aja bicaranya. Nah untuk itu supaya kesannya tidak ini, kami mengusulkan itu (telegram netralitas secara umum)," tutupnya.
ADVERTISEMENT
Live Update
Mantan Menteri Perdagangan RI Tom Lembong menjalani sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/11). Gugatan praperadilan ini merupakan bentuk perlawanan Tom Lembong usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.
Updated 26 November 2024, 12:00 WIB
Aktifkan Notifikasi Breaking News Ini