Trump Akan Hentikan Pendanaan untuk Kementerian Pendidikan

4 Februari 2025 12:42 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Calon presiden dari Partai Republik Donald Trump tiba untuk menyampaikan pidato kemenangan Pemilu AS 2024 di Palm Beach County Convention Center, West Palm Beach, Florida, AS, Rabu (6/11/2024). Foto: Callaghan O'Hare/REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Calon presiden dari Partai Republik Donald Trump tiba untuk menyampaikan pidato kemenangan Pemilu AS 2024 di Palm Beach County Convention Center, West Palm Beach, Florida, AS, Rabu (6/11/2024). Foto: Callaghan O'Hare/REUTERS
ADVERTISEMENT
Presiden AS Donald Trump akan mengambil langkah untuk menghentikan pendanaan Kementerian Pendidikan. Pejabat Gedung Putih pada Senin (3/2) mengatakan, tindakan itu direncanakan akan dilaksanakan pada akhir Februari.
ADVERTISEMENT
Wall Street Journal melaporkan bahwa penasihat Trump mempertimbangkan mengambil perpres untuk membubarkan Kementerian Pendidikan, sebagai bagian kampanye yang dilakukan Elon Musk dan sekutunya untuk mengurangi jumlah tenaga kerja pemerintah.
Dikutip dari Reuters, pejabat AS telah membahas perpres yang dapat menghentikan seluruh fungsi Kementerian Pendidikan yang tidak secara eksplisit tertulis dalam undang-undang atau memindahkan fungsi tertentu ke Kementerian yang lain.
Laporan Wall Street Journal juga mengungkapkan kebijakan itu akan menyerukan pengembangan proposal legislatif untuk membubarkan kementerian itu.
Terkait rencana ini, Kementerian Pendidikan tidak langsung memberikan komentar. Laporan Wall Street Journal juga menambahkan, pengumuman penghentian pendanaan akan dilakukan pada Selasa (4/2) waktu setempat.
Di era pemerintahan Joe Biden, Republik sangat kritis terhadap Kementerian Pendidikan khususnya terkait pengampunan pinjaman mahasiswa dan kebijakan terkait program keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas.
ADVERTISEMENT
Trump telah mengeluarkan Keppres untuk membubarkan program DEI di seluruh negeri. ABC News melaporkan bahwa puluhan pegawai Departemen Pendidikan menerima surat di akhir jam kerja pada Jumat (31/1) yang menyatakan menempatkan mereka pada cuti administratif.