Trump Ancam Potong Bantuan Keuangan bagi Negara Pendukung Resolusi PBB

Donald Trump pidato National Security Strategy (Foto: REUTERS/Joshua Roberts)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memotong bantuan keuangan bagi negara-negara yang memilih rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Resolusi ini berkaitan dengan desakan agar AS menarik keputusannya atas pengakuannya terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Rabu (20/12).

"Mereka mengambil ratusan bahkan miliaran juta dollar, dan kemudian mereka memberikan suara menentang kita. Baiklah, kita lihat pilihan mereka itu. Biarkan mereka memberikan suara melawan kita. Kita akan menghemat banyak uang, Kita tidak peduli," kata Trump di Gedung Putih seperti dikutip dari Reuters, Kamis (21/12).

Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang mengadakan sesi khusus darurat pada Kamis (21/12) atas permintaan negara-negara Arab dan negara Islam --untuk memilih draft resolusi-- yang diveto oleh Amerika Serikat di 15 anggota Dewan Keamanan PBB.

Setidaknya terdapat 14 anggota Dewan Keamanan memililh resolusi dan mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas keputusan Trump atas Yerusalem.

Duta Besar AS, Nikki Haley, pada sebuah surat kepada puluhan negara anggota PBB (20/12) memperingatkan Trump untuk melaporkan kembali negara-negara yang memilih melawan AS.

"AS akan mengambil nama," seru Haley seperti diunggah di akun twitter pribadinya.

Meski begitu, beberapa diplomat senior mengatakan peringatan Haley tidak akan berarti mengubah suara mayoritas di Majelis Umum.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga menolak berkomentar.

Miroslav Lajcak, Presiden Majelis Umum menolak untuk mengomentari ucapan Trump. Lajcak menilai, setiap negara berhak mengutarakan pendapatnya atas konflik ini. "Adalah hak dan tanggung jawab negara-negara anggota untuk mengekspresikan pandangan mereka," ucapnya.

Donald Trump (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

Keputusan Trump yang dinilai tiba-tiba atas pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel menimbulkan kemarahan orang-orang Palestina dan dunia Arab serta keprihatinan di antara negara-negara lainnya.

Presiden ke-45 AS itu, juga berencana memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem dari Tel Aviv. Rancangan resolusi PBB, menyerukan agar semua negara menahan diri agar tidak mendirikan kedutaan besar di Yerusalem.

"Negara-negara berusaha melakukan intimisasi tentang-terangan seperti ketika tahu mereka tidak memiliki argumen moral atau hukum untuk menyakinkan orang lain," ucap seorang diplomat dari negara muslim yang tidak menyebutkan namanya.

Tindakan Haley itu, oleh diplomat senior, bahkan digambarkan sebagai "taktik yang buruk" di PBB. Namun cukup baik untuk Haley jika berniat mencalonkan diri untuk jabatan lebih tinggi di tahun 2020 atau 2024.

"Kami kehilangan beberapa kepemimpinan di sini dan AS, jenis surat ini jelas tidak membantu untuk membangun kepemimpinan AS dalam proses perdamaian Timur Tengah," kata diplomat itu.