Trump Bekukan Bantuan Luar Negeri: Situs USAID Tutup, Ribuan Pegawai Dirumahkan

Presiden AS Donald Trump. Foto: Alex Brandon/AP Photo

Situs web Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) ditutup sementara pada Sabtu (1/2) di tengah pembekuan bantuan luar negeri yang diberlakukan Presiden Donald Trump sejak hari pertamanya menjabat.

Kebijakan itu berdampak pada program kemanusiaan dan pembangunan yang didanai AS di seluruh dunia. Selain itu, ribuan pegawai USAID juga dirumahkan atau terkena PHK.

Mengutip AP, anggota Kongres dari Partai Demokrat menuduh Trump berupaya membubarkan USAID dan menggabungkannya ke dalam Kementerian Luar Negeri.

Mereka menegaskan presiden tak memiliki kewenangan hukum untuk menghapus badan independen yang dibentuk melalui Undang-Undang Bantuan Luar Negeri 1961.

John F. Kennedy. Foto: Reuters/JFK Presidential Library and Museum/Handout

USAID didirikan pada masa Presiden John F. Kennedy untuk menghadapi pengaruh Soviet dalam Perang Dingin.

Kini fungsinya menjadi bagian strategi AS dalam menandingi ekspansi ekonomi dan diplomatik China melalui inisiatif Belt and Road.

Senator Demokrat Chris Murphy menyebut langkah Trump mengancam stabilitas global dan menyebut presidennya itu sedang menciptakan “krisis konstitusional”.

Sebaliknya, Partai Republik mendukung langkah Trump, dengan alasan banyak program bantuan luar negeri hanya memboroskan anggaran negara.

Menurut Menteri Luar Negeri Marco Rubio, semua program USAID sedang dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kepentingan nasional AS.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Trump juga mendapat dukungan dari Elon Musk, yang berperan dalam upaya pemangkasan birokrasi pemerintah.

“Hidup dengan perintah eksekutif, mati dengan perintah eksekutif,” tulis Musk di X, merespons kemungkinan pembubaran USAID.

Dampak Pembekuan Bantuan

Sejak pembekuan 90 hari diumumkan, kelompok bantuan internasional mengalami kebingungan terkait program mana yang masih boleh beroperasi.

Akibatnya, banyak organisasi dilanda kelumpuhan operasional yang berisiko menghambat respons terhadap krisis kemanusiaan.

Pada masa jabatan pertamanya, Trump sempat mencoba memangkas anggaran operasi luar negeri hingga sepertiga, namun gagal karena ditentang oleh Kongres.

Kini, pembekuan dana menjadi alat utama pemerintahannya untuk mengendalikan aliran bantuan luar negeri.

Partai Demokrat menegaskan kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Pengendalian Penahanan yang melarang presiden menahan dana yang telah dialokasikan oleh Kongres.