Trump Ingin Deportasi Geng Narkoba Venezuela dengan UU Perang

Anggota Pasukan Aksi Khusus menaiki kendaraan saat berpatroli di jalan-jalan lingkungan COTA 905 saat baku tembak dengan anggota geng kriminal Koki di Caracas, Venezuela. Foto: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Donald Trump mencoba menerapkan Undang-Undang Musuh Asing 1798 untuk mendeportasi anggota geng narkoba Venezuela, Tren de Aragua, tapi langkah itu langsung diblokir hakim federal pada Sabtu (15/3).

Trump menyebut dirinya memiliki kewenangan untuk menyatakan geng tersebut sebagai “musuh asing” berdasarkan undang-undang masa perang.

Sebelumnya sebutan itu digunakan dalam Perang Dunia II terhadap warga keturunan Jepang di AS.

Namun, pengacara hak asasi manusia menggugat keputusan itu, dan hakim memerintahkan agar tidak ada deportasi sampai legalitasnya dipertimbangkan lebih lanjut.

Trump vs Tren de Aragua

Donald Trump menyampaikan pidato kemenangan Pemilu AS 2024 di Palm Beach County Convention Center, West Palm Beach, Florida, AS, Rabu (6/11/2024). Foto: Brian Snyder/REUTERS

Tren de Aragua adalah geng kriminal transnasional yang menurut Trump memiliki hubungan erat dengan pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Gedung Putih menyebut kelompok itu sebagai ancaman bagi keamanan AS.

“Negara kriminal hibrida ini melakukan invasi dan serangan predator ke Amerika Serikat,” kata Trump dalam pernyataan resmi, seperti mengutip AFP.

Trump menuduh geng itu melakukan “perang tidak teratur” terhadap AS, baik secara langsung maupun dengan dukungan rahasia dari Maduro.

Keputusan presiden memberi Jaksa Agung Pam Bondi waktu 60 hari untuk menetapkan semua anggota Tren de Aragua sebagai target penangkapan, penahanan, dan deportasi segera.

Perintah ini mencakup warga Venezuela berusia di atas 14 tahun yang bukan warga AS atau penduduk tetap.

Hakim Blokir Deportasi

Migran Venezuela yang dideportasi dari AS di bandara Internasional Simon Bolivar di Maiquetia, Negara Bagian La Guaira, Venezuela, Senin (10/2/2025). Foto: Gaby Oraa/REUTERS

Langkah Trump langsung mendapat perlawanan. American Civil Liberties Union (ACLU) dan Democracy Forward mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik AS di Washington, menyatakan bahwa UU 1798 tidak dimaksudkan untuk digunakan di masa damai.

“Ini mungkin tindakan paling ekstrem yang dilakukan pemerintahan sejauh ini, dan itu sudah sangat jelas,” kata pengacara utama ACLU Lee Gelernt.

Hakim James Boasberg tidak langsung memutuskan sah atau tidaknya kebijakan ini, tetapi ia mengeluarkan perintah penghentian sementara selama 14 hari, yang bisa diperpanjang hingga sidang berikutnya pada 21 Maret.

Gedung Putih Siapkan Balasan

Jaksa Agung Bondi mengecam keputusan hakim, menyebutnya sebagai ancaman bagi keamanan publik dan penegakan hukum.

“Putusan ini mengabaikan kewenangan Presiden Trump yang sudah mapan,” kata Bondi dalam pernyataan tertulis.

Gedung Putih memiliki waktu hingga Senin (17/3) untuk mengajukan banding guna membatalkan putusan tersebut.

Jika tidak, proses hukum akan berlanjut hingga keputusan final pada Maret.

Kebijakan Trump ini memicu perdebatan di AS. Pendukungnya melihat langkah ini sebagai upaya melindungi keamanan nasional, sementara kritikus menilainya sebagai penyalahgunaan wewenang dan ancaman terhadap hak asasi manusia.