Trump Ingin Rampingkan Pemerintahan, Tawarkan 8x Gaji bagi PNS yang Mundur

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato usai dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat di Rotunda Gedung Capitol, Washington, DC, Senin (20/1/2025). Foto: Chip Somodevilla/Pool via REUTERS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menawarkan kompensasi sebesar delapan bulan gaji bagi pegawai federal yang bersedia mengundurkan diri.

Tawaran ini disampaikan melalui email massal kepada jutaan pegawai pada Selasa (28/1), sebagai bagian dari rencana besar untuk mengecilkan ukuran pemerintahan AS.

Batas waktu pengambilan keputusan ditetapkan hingga 6 Februari.

Jika menerima tawaran ini, pegawai akan menerima gaji dan tunjangan hingga 30 September 2025.

Pegawai federal merupakan sebutan yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.

Namun, dalam kebijakan ini, tak semua pegawai federal AS mendapat penawaran.

Pekerja pos, anggota militer, pejabat imigrasi, serta beberapa pekerja keamanan nasional dikecualikan dari program tersebut.

New York, Amerika Serikat. Foto: REUTERS / Eduardo Munoz

Menurut laporan CBS News, pemerintahan Trump berharap setidaknya 10 persen pegawai akan menerima tawarannya, atau sekitar 200 ribu orang dari total lebih dari dua juta pegawai federal.

Jika angka itu tercapai, Gedung Putih memperkirakan penghematan anggaran bisa mencapai USD 100 miliar (sekitar Rp 1.500 triliun).

Bagi pegawai yang menolak mundur, ada risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa depan.

Kantor Manajemen Personalia (OPM) yang bertindak sebagai Kementerian SDM pemerintahan Trump, menyebut bahwa pemangkasan lebih lanjut masih mungkin terjadi.

“Kami tidak dapat menjamin posisi atau lembaga tempat Anda bekerja akan tetap ada, tetapi jika posisi Anda dihilangkan, Anda akan diperlakukan dengan hormat,” tulis OPM dalam email lanjutan, seperti diberitakan BBC.

Dampak pada Pemerintahan AS

Langkah ini sejalan dengan janji kampanye Trump untuk memangkas birokrasi dan anggaran federal.

Sebelumnya, ia telah menunjuk Elon Musk dan Vivek Ramaswamy untuk memimpin badan penasihat yang bertugas mengurangi regulasi dan belanja negara. Namun, Ramaswamy telah keluar dari proyek ini.

Elon Musk, tengah, tiba sebelum Pelantikan Presiden ke-60 di Rotunda Gedung Kongres AS di Washington, Senin (20/1/2025). Foto: Kenny Holston/The New York Times / POOL / AFP

Trump juga telah mengeluarkan kebijakan agar semua pegawai federal yang bekerja dari rumah sejak pandemi Covid-19 kembali ke kantor penuh waktu.

Keputusan ini memperburuk ketidakpastian di kalangan PNS, terutama di tengah kebijakan pemangkasan pegawai besar-besaran.

Tawaran mundur secara massal ini mengingatkan pada langkah yang diambil Musk setelah mengakuisisi Twitter (sekarang X) pada akhir 2022.

Saat itu, karyawan Twitter diminta merespons email jika ingin tetap bekerja di perusahaan tersebut.

Selain pemangkasan PNS, Trump pun menandatangani perintah presiden yang melarang perawatan medis terkait perubahan gender bagi remaja di bawah usia 19 tahun. Kebijakan ini diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum.