Trump Serius Ingin Rebut Terusan Panama, Presiden Panama Beri Reaksi Keras

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato usai dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat di Rotunda Gedung Capitol, Washington, DC, Senin (20/1/2025). Foto: Kevin Lamarque/REUTERS

Presiden AS Donald Trump menampilkan dirinya sebagai pembawa kedamaian dalam pidato pelantikannya di Capitol Rotunda. Meski demikian, Trump juga menyebut AS akan “merebut kembali” Terusan Panama.

Dikutip dari AFP, Selasa (21/1), Trump mengeluarkan ancaman itu tanpa menjelaskan lebih lanjut, setelah berminggu-minggu menolak untuk mengesampingkan tindakan militer terhadap Panama di jalur perairan itu, yang diberikan AS kepada Panama pada akhir 1999.

“Yang terpenting, China telah mengoperasikan Terusan Panama, dan kami tidak memberikannya ke China, kami memberikannya ke Panama. Dan kami akan mengambilnya kembali,” kata Trump usai mengambil sumpah jabatan.

Panama mempertahankan kendali atas terusan tersebut, namun perusahaan China terus meningkatkan kehadiran mereka di jalur pelayaran penting antara perairan Atlantik dan Pasifik.

Pernyataan Trump itu mendapat reaksi keras dari Presiden Panama Jose Raul Mulino. Ia membantah ada negara lain yang ikut campur di terusan itu, yang dia sebut negaranya mengoperasikan Terusan Panama dengan prinsip netralitas.

“Terusan ini milik dan akan tetap menjadi milik Panama,” kata Mulino, meminta dialog untuk mengatasi masalah apa pun.

Dalam pidatonya, Trump mengatakan AS “telah diperlakukan sangat buruk dari pemberian bodoh yang seharusnya tidak pernah diberikan”.

“Tujuan kesepakatan dan semangat perjanjian kita telah diingkari. Kapal-kapal AS dikenakan tarif yang tinggi dan mendapat tindakan yang tidak adil dalam bentuk apa pun, dan itu termasuk Angkatan Laut AS,” kata Trump.

Terusan Panama dibangun oleh AS, sebagian besar dengan tenaga kerja Afro-Karibia, dan beroperasi pada 1914.

Mantan Presiden AS Jimmy Carter yang wafat pada Desember 2024 lalu menegosiasikan pengembalian Terusan Panama pada 1977. Saat itu, ia mengatakan memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati negara yang kurang kuat tapi berdaulat penuh.