Trump Singgung Perang Gaza di Kongres, Ingin Hidupkan Kembali Perjanjian Abraham

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato di hadapan sidang gabungan Kongres, di Ruang DPR di Gedung Kongres AS di Washington, D.C., AS, Selasa (4/3/2025). Foto: Win McNamee/REUTERS

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyinggung perang Gaza dalam pidatonya di sidang gabungan Kongres pada Selasa (5/3).

Ia memuji upaya pemerintahannya dalam memulangkan sandera dari tahanan Hamas dan menyatakan ingin membangun kembali Perjanjian Abraham, kesepakatan yang ia fasilitasi pada 2020 untuk menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab.

“Di Timur Tengah, kami membawa kembali sandera kami dari Gaza,” kata Trump, seperti diberitakan BBC.

Beberapa sandera yang dibebaskan serta keluarga mereka hadir di ruang sidang.

Trump menyebut Perjanjian Abraham sebagai pencapaian besar dalam masa jabatannya dan menegaskan niatnya untuk memperluas kesepakatan tersebut.

Pidato Trump yang berlangsung lebih dari satu setengah jam itu hanya menyinggung Timur Tengah secara singkat. Ia mengakui bahwa konflik di wilayah tersebut telah dibayangi oleh perang Rusia-Ukraina.

Perjanjian Abraham dan Ambisi Trump

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Abdullah bin Zayed menunjukkan perjanjian damai Israel, UEA, dan Bahrain. Foto: Tom Brenner/REUTERS

Perjanjian Abraham ditandatangani pada 15 September 2020, menormalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko. Trump meyakini kesepakatan itu bisa diperluas, termasuk ke Arab Saudi.

Sebelum perang Gaza pecah pada Oktober 2023, Washington dan Tel Aviv berupaya meyakinkan Riyadh untuk ikut serta pada Perjanjian Abraham.

Namun, Arab Saudi menolak, dengan syarat Israel harus memberikan “jalur yang kredibel” menuju negara Palestina.

Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, berkali-kali menegaskan bahwa stabilitas kawasan hanya bisa tercapai dengan solusi bagi Palestina. “Normalisasi sejati hanya akan terwujud jika Palestina mendapatkan negara mereka,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud. Foto: Reuters/Fabrizio Bensch

Meski begitu, Trump tetap optimistis. Pada Februari lalu, ia mengatakan Arab Saudi hanya tinggal menunggu waktu untuk bergabung dengan Perjanjian Abraham.

“Saya pikir Arab Saudi akan berakhir dengan kesepakatan Abraham. Segera. Tidak lama lagi,” katanya di Ruang Oval, mengutip Anadolu.

Kegelisahan Negara Arab

Warga Palestina mengisi wadah berisi air di kamp pengungsi Jabalia, jalur Gaza utara, Rabu (5/2/2025). Foto: Mahmoud Issa/REUTERS

Rencana Trump menuai respons beragam di dunia Arab. Mesir dan Yordania, dua sekutu utama AS, menolak skenario pemindahan warga Gaza ke negara mereka.

Raja Yordania Abdullah II menegaskan negaranya tidak akan menerima warga Palestina yang terusir. Sikap serupa disampaikan Mesir, yang menolak menjadikan wilayahnya sebagai tempat relokasi warga Gaza.

Saudi juga menentang rencana pemindahan massal warga Palestina dan mendesak solusi yang lebih adil. Putra Mahkota Mohammed bin Salman bahkan menyebut Israel melakukan “genosida” di Gaza, pernyataan yang berpotensi menghambat negosiasi.

Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed usai melakukan perjanjian damai Israel, UEA, dan Bahrain. Foto: Tom Brenner/REUTERS

Yang terbaru, para pemimpin negara Arab bertemu di Kairo pada Selasa (4/3) untuk merumuskan sikap bersama terhadap usulan Trump yang ingin merelokasi warga Gaza dan mengubah wilayah itu menjadi destinasi wisata.

Pertemuan tingkat tinggi ini diselenggarakan oleh Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi dan dihadiri oleh pemimpin negara-negara utama seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mengadopsi proposal rekonstruksi Gaza yang diajukan oleh Mesir. Perbaikan Gaza setelah perang nyaris tiga tahun membutuhkan biaya USD 53 miliar.

Sementara itu, perang Gaza terus berlangsung. Warga Palestina khawatir menghadapi Nakba baru—pengusiran massal yang mereka alami pada 1948.