Trump vs Media AS: Gugatan, Pemberhentian Langganan, hingga Tekanan Regulasi

9 Februari 2025 11:26 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan keterangan pers usai melaksanakan pertemuan di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (4/2/2025). Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan keterangan pers usai melaksanakan pertemuan di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (4/2/2025). Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP
ADVERTISEMENT
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menghidupkan pertarungannya dengan media AS. Kali ini, bukan sekadar retorika.
ADVERTISEMENT
Gugatan miliaran dolar dan ancaman pemotongan langganan pemerintah menjadi senjata baru dalam menghadapi organisasi media yang selama ini dikritiknya.
Politico menjadi sorotan setelah klaim bahwa Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) menyalurkan dana jutaan dolar ke media tersebut.
Trump dan sekutunya, termasuk Elon Musk, menuding pembayaran itu sebagai bentuk “suap” untuk mendukung Demokrat.
Fakta di USAspending.gov menunjukkan pembayaran itu adalah bagian dari pengadaan standar untuk layanan berlangganan, bukan hibah atau bantuan. Namun, Trump tetap menyerang media arus utama, menuduh mereka menerima miliaran dolar “secara tidak sah.”
CEO Politico, Goli Sheikholeslami, menegaskan pembayaran dari lembaga pemerintah adalah transaksi biasa, bukan pendanaan.
“Badan-badan ini membeli layanan kami seperti alat kerja lainnya. Ini bukan subsidi, bukan hibah,” tulisnya, seperti diberitakan AFP.
ADVERTISEMENT
Gedung Putih langsung merespons dengan membatalkan langganan Politico. Langkah ini bisa berdampak pada media lain yang mengandalkan pembayaran langganan dari pemerintah.
Tekanan terhadap media tak berhenti di situ.
Brendan Carr, kepala baru Komisi Komunikasi Federal (FCC) yang ditunjuk Trump, memerintahkan penyelidikan terhadap NPR dan PBS. Beberapa analis melihatnya sebagai langkah untuk mengurangi pendanaan federal bagi penyiar publik.
Di Pentagon, delapan organisasi media besar, termasuk The New York Times, CNN, dan The Washington Post, dipaksa mengosongkan ruang kantor mereka.
Pemerintah beralasan ingin memberikan tempat bagi media konservatif seperti New York Post dan Breitbart.

Gugatan Miliaran Dolar

Donald Trump dalam debat presiden pertama pemilu 2024 dengan Presiden AS Joe Biden di studio CNN di Atlanta, Georgia, Sabtu (28/6/2024). Foto: Marco Bello/REUTERS
Trump juga membawa pertarungan ini ke jalur hukum. ABC News baru saja setuju membayar USD 15 juta untuk menyelesaikan gugatan pencemaran nama baik yang diajukan Trump terhadap pembawa acara George Stephanopoulos.
ADVERTISEMENT
CBS News kini menghadapi tekanan serupa. FCC meminta rekaman wawancara mentah dengan kandidat Demokrat Kamala Harris, setelah Trump menuduh mereka melakukan penyuntingan yang “curang”. Paramount, perusahaan induk CBS, kini mempertimbangkan penyelesaian di luar pengadilan.
Sementara itu, Direktur Knight First Amendment Institute di Universitas Columbia, Jameel Jaffer, melihat pola ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang Trump.
“Tontonan media besar merendahkan diri di hadapannya sudah begitu akrab, hingga terasa seperti program yang terjadwal,” tulisnya di The New York Times.
Presiden berusia 78 tahun itu hanya membuat pengecualian untuk FOX News. Bahkan beberapa pembawa acara media itu telah mengambil peran utama dalam pemerintahannya.
Sang menantu perempuan, Lara Trump, juga akan memulai kariernya sebagai pembawa acara utama di media konservatif itu.
ADVERTISEMENT