Tuah Agama Bendung Politik Uang

Mural tolak politik uang Foto: ANTARA FOTO

Sepucuk undangan dari Ketua RT datang ke rumah Indro Suprobo. Ia diminta hadir untuk sosialisasi bantuan tenda, 25 September 2018 lalu. Warga Desa Sardonoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu langsung mengendus ada yang tak beres.

Pada 2014, undangan serupa pernah ia terima, ujung-ujungnya bantuan tenda itu merupakan ‘kontribusi’ seorang caleg. Kini bantuan sejenis datang kembali saat masa kampanye Pileg 2019. Dugaannya tak meleset.

“Ketika pertemuan itu, diumumkan sangat vulgar. Ada kelompok kecil yang memang berkomunikasi dengan caleg. Meminta legitimasi RT untuk mengundang warga. Tim sudah bertemu caleg dan akan memberi tenda senilai Rp 30 juta,” Indro bercerita kepada kumparan.

Indro Suprobo, Warga Desa Sardonoharjo, Sleman Foto: Faiz Zulfikar/kumparan

Tenda tersebut akan diberikan dengan syarat warga memberikan suara mereka kepada caleg itu. “100 persen kita pilih dia,” imbau seseorang dalam pertemuan itu ditirukan Indro. Dalam pertemuan tadi, Indro tegas menolak ‘bantuan’ si caleg. Ia sempat berdebat dalam forum.

Indikasi politik uang itu dilaporkan Indro ke Bawaslu. Sentra penegakkan hukum terpadu sempat memeriksa semua orang yang ikut dalam pertemuan RT. Namun, kasusnya tak sampai ke pengadilan, karena dianggap masih kurang bukti oleh kejaksaan.

Komik Desa Antipolitik Uang Foto: Putri Sarah Arifira/kumparan

Karena laporan itu, Indro kini dikucilkan tetangganya. Namun, ia tak risau. Sejak awal, Indro punya komitmen melawan praktik politik uang.

“Warga harus bermartabat. Ketika bermartabat dia harus berani menyatakan tidak terhadap sesuatu yang tidak jelas yang punya kecenderungan merugikan,” katanya.

Apa yang dialami Indro tersebut adalah potret kecil ironi yang terjadi di Desa Sardonoharjo. Masyarakat belum sepenuhnya sadar ancaman politik uang. Padahal, Desa Sardonoharjo telah mendeklarasikan diri sebagai desa antipolitik uang 16 Februari 2019 lalu. Deklarasi ini juga didukung dengan Peraturan Kepala Desa tentang Anti Politik Uang yang telah disahkan pada 10 Januari 2019.

Dalam praktiknya, inisiator Tim Relawan Antipolitik Uang Desa Sardonoharjo, Wasingatu Zakiyah, mengatakan belum semua warga desa mendukung gerakan antipolitik. Alasannya beragam, ada yang acuh, pesimistis, atau memang menetang.

“Di RT sendiri sempat ada orang menggumam bahwa pendapatan saya bakal menurun ini kalau misalnya ada desa antipolitik uang,” kata Zaki, begitu Zakiyah biasa disapa.

Wasingatu Zakiyah, Inisiator desa antipolitik uang di Sardonoharjo Foto: Faiz Zulfikar/kumparan

Penolakan nyatanya tidak hanya terjadi di Sardonoharjo. Di Murtigading, Bantul, desa pertama yang mendeklarasikan antipolitik uang, resistensi juga terjadi. Berdasarkan pengamatan kepala desa setempat, Sutrisno, warga Murtigading belum seratus persen mendukung gerakan antipolitik uang.

Sutrisno, Lurah Desa Murtigading. Foto: Faiz Zulfikar/kumparan

Respons yang bermacam-macam membuat tim antipolitik uang harus berjuang lebih berat. Dari penuturan Fauzi Ahmad Noor, salah satu motor gerakan di Murtigading, mengubah paradigma masyarakat tidaklah mudah.

“Memang ini butuh perjuangan yang berat, usaha effort yang luar biasa dari tim karena kita harus membangun paradigma yang selama ini beredar di masyarakat yang sudah dijadikan hal yang normal,” katanya. “Kita ingin menormalisasi persepsi masyarakat yang keliru bahwa politik uang adalah salah dan ini harus kita benarkan,” imbuh Fauzi.

Namun, ada benang merah strategi tim antipolitik uang di Desa Sardonoharjo maupun Murtigading. Keduanya menggunakan medium agama untuk membangun kesadaran masyarakat. Mayoritas penduduk Murtigading dan Sardonoharjo adalah Muslim. Di Murtigading, sedari awal tim relawan antipolitik bergerak berlandaskan pada agama, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW.

“Bahwa Allah melaknat orang yang menyuap dan disuap. Nah itu yang menjadi dasar gerakan kami bahwa sebetulnya money politic itu salah,” ungkap Fauzi.

Dengan demikian, timnya bergerilya melalui tokoh-tokoh agama di Murtigading untuk membantu sosialisasi menolak praktik politik uang. Warga desa, menurutnya, cenderung taat dengan apa yang disampaikan oleh tokoh mereka. Kini, Tim tengah menyusun naskah khotbah salat Jumat berisi pesan antipolitik uang.

Fauzi, Karyanto, Asmadi, Irfan masyarakat Desa Murtigading. Foto: Faiz Zulfikar/kumparan

Di tempat yang berbeda, medium agama juga dianggap Wasingatu Zakiyah sebagai cara paling ampuh menangkal politik uang di Sardonoharjo.

“Biasanya orang lebih takut neraka daripada peraturan perundang-undangan. Ketika saya kasih tahu peraturan perundang-undangan itu, ‘ah enggak pernah ditangkap juga’. Tapi kalau sudah disentuh dengan persoalan surga neraka itu sudah masyarakat takut,” cerita Zaki.

Salah satu tokoh agama yang ia ajak berperan melawan politik uang adalah Asyrofuddin. Pemilik pesantren di Sardonoharjo itu kini ikut turun langsung mengkampanyekan antipolitik uang.

Asyrofuddin, tokoh agama Desa Sardonoharjo. Foto: Faiz Zulfikar/kumparan

Bagi Asyrof, gerakan melawan politik uang adalah bagian dari ikhtiar yang memiliki landasan dalam agama. Oleh sebab itu, dia kemudian menyampaikan larangan politik uang dalam berbagai kesempatan.

“Dengan pengajian rutin, di sini ada majelis zikir dan ta’lim yang setiap selapanan (35 hari) sekali itu saya sampaikan. Saya juga melakukan itu secara masif di khotbah-khotbah Jumat saya,” tutur Asyrof .

Ia kerap mengutip beberapa hadis yang menjadi landasan menolak politik uang. “Saya sampaikan ada dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allah melaknat orang yang menyuap dan disuap. Terus yang kedua dikuatkan, Rasul melaknat, tiga orang orang menyuap, disuap, dan orang yang menjadi perantara,” terang Asyrof.

Strategi menggunakan pendekatan agama, memang tak melulu berhasil mengubah pandangan masyarakat soal politik uang. Namun, menurut Asyrof, upaya itu perlu terus diikhtiarkan. Baginya, aparat desa, relawan dan agamawan harus terus bahu membahu agar politik uang tak lagi mendapat celah dalam pesta demokrasi.

Simak perjuangan Desa Murtigading dan Sardonoharjo menumpas praktik politik uang dalam topik Konten Spesial.