Tugas Hasan Nasbi: Tangkal Berita Fitnah dan Hoaks

Hasan Nasbi. Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mereshuffle jajaran menteri dan melantik wakil menteri dan kepala badan lembaga. Salah satu yang dilantik adalah eks Timses Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Hasan Nasbi. Dia dilantik menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Hasan menjelaskan salah satu tugas yang akan dilakukan adalah menyampaikan capaian program prioritas pemerintah dan juga meluruskan segala fitnah dan hoaks terhadap presiden.

"Kalau ada isu-isu yang sifatnya mungkin ada distorsi, ada fitnah, ada.. yang berita-berita yang tidak benar lah. Jadi mungkin bukan bahasa menangkal, tapi menyampaikan sesuatu agar masyarakat kemudian bisa memahami apa yang sebenarnya. Yang sedang dikerjakan, apa yang sudah dicapai. Kira-kira begitu," kata Hasan kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Senin (19/8).

Hasan menjelaskan tugas dan fungsi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ia mengatakan badan itu nantinya akan menjalankan fungsi komunikasi dan kebijakan strategis program presiden.

"Mungkin akan ada fungsi dari deputi 4 KSP yang kemudian dipindahkan ke kantor ini. Nanti kantor ini juga akan ada fungsi koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait yang tadi lagi, terkait dengan kebijakan strategis dan program prioritas Presiden," ucap dia.

Dia menuturkan, dalam waktu dekat pihaknya akan memulai mencari kantor di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta dan juga akan merampungkan struktur organisasi .

"Dan karena ini lembaga baru, mungkin dalam waktu dekat kita akan segera merampungkan susunan organisasinya. Kemudian tentu saja kita harus cari kantor juga di sini. Kita harus cari tempat juga buat kantor di sini. Kemudian menyiapkan tim pendukung, tim support agar kantor ini bisa segera efektif berjalan," terangnya.

Lebih jauh, dia menuturkan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan juga akan berperan sebagai koordinator juru bicara presiden yang membawahi juru bicara lainnya yang akan ditunjuk presiden.

"Tapi nanti berkantor di kantor ini. Jumlahnya bergantung kepada kebutuhan Presiden. Jadi jumlahnya tidak ditentukan, sesuai dengan kebutuhan Presiden nanti. Apakah butuh 5, butuh 4, butuh 6 dan sebagainya itu tergantung kepada kebutuhan Presiden," tandasnya.