Tukin Dosen ASN Kemendikti Tak Cair, Dosen-Tendik UGM Gelar Aksi Solidaritas

Sejumlah dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa di UGM yang tergabung di Serikat Pekerja Fisipol (SPF) UGM menggelar aksi di Balairung UGM, Rabu (12/2/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Sejumlah dosen, tenaga kependidikan (tendik), hingga mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tergabung di Serikat Pekerja Fisipol (SPF) UGM menggelar aksi di Balairung UGM, Sleman, DIY, Rabu (12/2).

Aksi ini merupakan aksi solidaritas terhadap belum cairnya tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN Kemendiktisaintek sejak 2020.

"Ini aksi solidaritas kami dengan teman-teman ASN lain," kata Koordinator SPF Amalinda Savirani di lokasi.

"Ini rentetannya sudah akhir tahun lalu, November, tukin ini. Jadi ini aksi solidaritas dari Serikat Pekerja Fisipol, teman-teman muda yang didukung oleh mahasiswa, dosen-dosen dari fakultas lain, juga dari universitas, ada ISI, Untidar, dan lain-lain," jelas Amalinda.

Tuntutan aksi ini pun sama, agar tukin 2020-2024 para dosen ASN Kemendiktisaintek segera dicairkan.

"Kan terakhir keputusan di Rp 2,5 triliun itu [tukin 2025 yang hanya cukup untuk sepertiga dosen ASN]. Yang ideal yang memang kita tuntut yang bisa dibayarkan semua rapel sejak 4 tahun terakhir. Tapi yang paling penting yang digarisbawahi, solidaritas," jelas Amalinda.

Sejumlah dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa di UGM yang tergabung di Serikat Pekerja Fisipol (SPF) UGM menggelar aksi di Balairung UGM, Rabu (12/2/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

UGM merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Menurutnya dengan hal ini bukan berarti para dosen di UGM tutup mata dengan yang dialami rekan dosen lain.

"Karena PTNBH UGM kan sebetulnya beda pengaturannya dengan universitas negeri lain yang belum PTNBH, makanya aksinya solidaritas karena kalau ada yang bilang UGM sebenarnya kan PTNBH sudah relatif cukup gitu, tapi sebetulnya ini bukan soal hanya kami, tapi ini mencakup semua teman-teman dosen ASN seluruh Indonesia, baik PTNBH maupun tidak," beber Amalinda

"Ini soal inequality atau ketimpangan kesejahteraan kan, kalau kita yang di Jawa atau PTNBH kan bisa lebih punya network jaringan macam-macam, tapi kalau teman-teman dosen lain di tempat lain ini yang persoalan," kata Amalinda.

Negara Lalai

Mendikbudristek Nadiem Makarim menjabat 2019-2024.. Foto: Shutterstock

Sementara itu, Koordinator Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Jateng-DIY, Alfarisi Akbar, mengatakan sampai sekarang negara belum merespons tuntutan teman-teman dosen ASN.

"Saya datang ke UGM menuntut yang sama "tukin for all", karena tukin itu hak wajib individu yang tidak pernah dibayarkan ke dosen bertahun-tahun. Negara lalai akan hal itu," kata Alfarisi.

Dia mengatakan, tahun 2020-2024 nomenklatur kementerian masih sama, tetapi tukin tak pernah dianggarkan menteri saat itu.

Sejumlah dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa di UGM yang tergabung di Serikat Pekerja Fisipol (SPF) UGM menggelar aksi di Balairung UGM, Rabu (12/2/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Pernyataan Kemendiktisaintek

Sebelumnya, soal tuntutan dosen ASN ini, Wamen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Stella Christie, mengatakan untuk tukin 2020-2024, kementeriannya tidak bisa mengajukan.

"Untuk (tukin) yang 2020 sampai 2024 itu ini harus ada memang kejelasan hukumnya dan itu saya rasa sedang dikaji, sedang dikaji sedalam-dalamnya. Memang dari dari segi tata negara, Kemendiktisaintek tidak bisa mengajukan 2020 sampai 2024 karena itu (kementerian) kami tidak ada pada saat itu," kata Stella ditemui di Sekolah Vokasi UGM, Selasa (4/2).

Wamen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Stella Christie, ditemui di sela-sela kunjungan ke Sekolah Vokasi UGM, Selasa (4/2/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Terkait tukin dosen ASN ini ada dua poin yang perlu diketahui publik menurut Stella.

Poin pertama, tukin belum dilaksanakan oleh kementerian sebelumnya dalam hal ini Kemenristekdikti.

Stella mengatakan, sejak di hari pertama kementeriannya di bawah kepemimpinan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro tukin ini sudah diperjuangkan.

Poin yang kedua, pencairan tukin ini tidak bisa terjadi hanya dengan keinginan Kemdiktisaintek satu kelembagaan.

"Ini hanya bisa terjadi dengan kerja sama dengan kelembagaan K/L yang lainnya, sehingga kita sungguh perlu kerja sama dari berbagai macam pihak," tegasnya.

Persoalan ini diakui Stella rumit. Namun saat ini kerja sama antar kementerian dan lembaga tengah dilakukan.

"Untuk bisa menghasilkan yang sebaik-baiknya yang akan mengikuti asas keadilan, tapi juga asas bahwa tukin itu adalah tunjangan kinerja kan," jelasnya.