Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.94.1
PerbesarADVERTISEMENT
Puluhan dosen ASN LLDIKTI Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta (LLDIKTI DIY) berdemo di kantor LLDIKTI DIY, Rabu (22/1). Mereka menuntut agar tunjangan kerja (tukin) dibayarkan.
ADVERTISEMENT
Pantauan kumparan, para dosen ASN ini membawa spanduk bertuliskan 'Dosen ASN (DPK) LLDIKTI DIY menuntut segera dicairkannya TUKIN untuk semua dosen KEMDIKTISAINTEK'.
"(Tukin) Permennya dari 2020. Disebutkan ASN dosen juga memperoleh tukin," kata koordinator aksi Suparyanto di lokasi.
Suparyanto yang diperbantukan sebagai dosen di STIMIK El Rahma mengatakan meski sejak 2020 sudah ada aturannya tetapi para dosen ASN LLDIKTI belum pernah mendapatkan tukin.
"Belum pernah (sejak 2020). (Padahal) aturannya ada. Makanya kami menanyakan kenapa aturan itu tidak dijalankan," katanya.
Tukin aturannya dibayarkan satu bulan sekali. Pembayaran tukin dosen ASN harus segera direalisasikan sesuai keputusan pemerintah, berdasarkan Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 447 Tahun 2024 yang mengatur tunjangan berdasarkan jenjang jabatan fungsional, dan dibayarkan sejak tahun 2020.
ADVERTISEMENT
Lanjutnya, tanpa tukin ini, rata-rata dosen ASN yang sudah sertifikasi dosen (serdos) mendapatkan penghasilan sekitar Rp 8-9 juta. Dosen ASN junior atau tanpa sertifikasi penghasilan jauh di bawahnya.
"Tapi untuk yang senior. Yang baru-baru jauh di bawahnya," jelasnya.
Di Yogyakarta dosen ASN LLDIKTI yang terdampak mencapai 300-an dosen. Mereka adalah dosen negeri yang diperbantukan ke swasta.
Menurutnya, banyak dosen yang kemudian mencari pendapatan tambahan seperti dengan berjualan online.
"Dari sisi kualitas nggak fokus," jelasnya.
Rp 2,5 Triliun Seluruh Indonesia
Kabar terbaru, pemerintah akan mencairkan tukin Rp 2,5 triliun dari awal total anggaran Rp 10 triliun.
Suparyanto Rp 2,5 triliun itu justru menjadi ketakutannya dan rekan-rekan.
"Dari pernyataan menteri sendiri bahwasanya yang diberikan tukinnya itu hanya yang belum serdos. Itu beberapa saja. Sebenarnya tukin itu hal yang berbeda dengan serdos. Ini kan tunjangan kinerja harusnya diberikan secara utuh," katanya.
ADVERTISEMENT
Dia menjelaskan dosen DPK (dipekerjakan) atau yang saat ini disebut dosen ASN LLDIKTI, penerimaan terakhir tahun 2014. Sehingga sudah hampir semuanya memiliki serdos.
"Yang belum berserdos tidak terlalu banyak karena terakhir ASN terutama LLDIKTI itu kan 2014. 10 tahun rata-rata mereka sudah serdos," katanya.
Menurutnya, tukin wajib diberikan kepada seluruh dosen ASN, tanpa membedakan status sertifikasi dosen (serdos) dan klasterisasi kampus.
Kepada Presiden Prabowo Subianto, Suparyanto berharap jeritan dirinya dan rekan-rekan bisa didengar.
"Harusnya, tapi kok tidak ada respons. Padahal kemarin ada demo di Kemendiktisaintek itu langsung direspons Pak Prabowo. Ini yang sudah dari dulu kita kirim karangan bunga ke Kemendiktisaintek itu juga tidak ada respons. Perhatian yang berbeda sekali, jomplang," katanya.
ADVERTISEMENT
Perwakilan Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) di Yogyakarta, Titis Setyono Adi Nugroho, menegaskan aksi ini tetap memegang teguh "tukin for all".
"Jadi pernyataan menteri pada waktu Zoom atau apa itu di media bahwa yang memperjuangkan tukin ini hanya ASN yang belum serdos itu salah besar. Jadi semua dosen ASN di bawah Kemendiktisaintek baik itu yang serdos atau belum semuanya memperjuangkan (tukin)," kata Titis.