Tunisia Gelar Referendum Ubah Konstitusi yang Dapat Perkuat Kekuatan Presiden

25 Juli 2022 15:53
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Presiden Tunisia Kais Saied. Foto: Karim Jaafar/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Tunisia Kais Saied. Foto: Karim Jaafar/AFP
ADVERTISEMENT
Tunisia pada Senin (25/7/2022) menggelar referendum konstitusi baru. Hasil pemungutan suara ini dapat memberikan kuasa penuh terhadap Presiden Tunisia, Kais Saied.
ADVERTISEMENT
Sekitar 11.000 tempat pemungutan suara dibuka di seluruh Tunisia. Proses itu akan berlangsung sejak pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam waktu setempat.
Enam pemilik suara terlihat menunggu di luar TPS di sebuah sekolah di Tunis. Bersama kerumunan polisi, dua tentara dengan senapan serbu menjaga pintu masuk lokasi.
Otoritas Tinggi Independen untuk Pemilihan (ISIE) mencatat, sekitar 9,3 juta dari 12 juta penduduk terdaftar sebagai pemilik suara.
Angka itu meliputi 356.000 warga di luar negeri. Mereka akan mengikuti pemungutan suara pada Sabtu (30/7/2022).
Orang-orang mengambil bagian dalam protes terhadap referendum Presiden Kais Saied tentang konstitusi baru, di Tunis, Tunisia, 23 Juli 2022. Foto: REUTERS/Zoubeir Souissi
zoom-in-whitePerbesar
Orang-orang mengambil bagian dalam protes terhadap referendum Presiden Kais Saied tentang konstitusi baru, di Tunis, Tunisia, 23 Juli 2022. Foto: REUTERS/Zoubeir Souissi
Referendum tersebut merupakan usulan dari Saied. Dia mengungkap gagasan itu setahun setelah memecat pemerintah dan membekukan parlemen Tunisia.
Tunisia menyaksikan tren demokrasi sejak Arab Spring pada 2011. Oleh karenanya, sebagian warga Tunisia lantas menyambut baik langkah Saied melawan partai dan parlemen pada 2021.
ADVERTISEMENT
Namun, Saied sibuk mengkonsolidasikan kekuasaan selama pemerintahan setahun berikutnya. Dia hanya mengantarkan sedikit kemajuan dalam mengatasi kesengsaraan ekonomi. Kini, popularitasnya diuji selama pemungutan suara.
"Yang paling tidak diketahui dalam referendum ini adalah jumlah pemilih dan apakah akan rendah atau sangat rendah," jelas seorang analis, Youssef Cherif, dikutip dari AFP, Senin (25/7/2022).
Kendati demikian, konstitusi untuk membentuk 'republik baru' itu diperkirakan akan disahkan. Alhasil, piagam itu akan menggantikan konstitusi pada 2014.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Pendukung Saied meyakini, konstitusi 2014 menghasilkan krisis politik dan korupsi. Mereka lantas mendorong rancangan konstitusi baru yang diajakun Saied.
Presiden Tunisia Kais Saied. Foto: Fethi Belaid/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Tunisia Kais Saied. Foto: Fethi Belaid/AFP
Dokumen baru tersebut menempatkan kepala negara sebagai komando tertinggi tentara, memberikannya kontrol eksekutif penuh, dan memungkinkan penunjukan pemerintahan tanpa persetujuan parlemen.
ADVERTISEMENT
Saied juga dapat mengajukan rancangan undang-undang ke parlemen yang wajib diprioritaskan. Saied hampir tak mungkin diberhentikan sebelum akhir masa jabatan lima tahunnya pada 2024.
Saied telah membentuk sebuah komite untuk merumuskan perubahan konstitusi tersebut. Namun, rancangan teranyar itu berbeda dengan yang diuraikan oleh komite itu.
Ahli hukum yang memimpin komite tersebut adalah Sadeq Belaid.
Ia mengatakan, versi teranyar sangat berbeda dengan rancangan sebelumnya. Menurut Belaid, rancangan tersebut dapat membentuk rezim diktator.
Saingan Saied, kelompok hak asasi manusia, dan organisasi internasional mengeluarkan peringatan terkait referendum. Pasalnya, Saied dapat membawa negara itu kembali dalam kediktatoran sebelum penggulingan Zine El Abidine Ben Ali.
Saied adalah seorang profesor hukum berusia 64 tahun. Dia memenangkan pilpres secara telak pada 2019. Sejak itu, Saied membangun citra sebagai sosok yang anti-korupsi.
ADVERTISEMENT
Dia menjauhkan diri dari elite politik. Saied telah bersumpah akan melindungi kebebasan Tunisia. Dia juga menggambarkan proyek terbarunya itu sebagai koreksi menuju jalan revolusi.
"Fakta bahwa orang dapat mengekspresikan diri mereka dengan bebas atau memberikan suara 'tidak' tanpa masuk penjara menunjukkan bahwa kami belum berada dalam kediktatoran tradisional," ujar Cherif.
"Tetapi, konstitusi ini bisa menciptakan rezim otoriter seperti rezim yang dialami Tunisia sebelum 2011," sambung dia.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020