Turki Bantah Trump: Keinginan Rakyat Suriah untuk Gulingkan Assad

Foto combo bendera Suriah. Foto: Omar Haj Kadour/AFP

Menteri Luar Negeri Tukri Hakan Fidan membantah klaim Presiden terpilih AS Donald Trump yang menyebut lengsernya rezim Bashar al-Assad sebagai langkah yang ‘tak bersahabat’ dari Turki.

Dalam wawancara bersama Al Jazeera pada Rabu (18/12), Fidan mengatakan akan menjadi “kesalahan besar” mendeskripsikan situasi di Suriah sebagai pengambilalihan oleh Turki.

“Untuk rakyat Suriah, itu bukan pengambilalihan. Saya rasa jika ada pengambilalihan, itu merupakan keinginan rakyat Suriah untuk mengambilalih (menggulingkan Assad) sekarang,” kata Fidan, dikutip Kamis (19/12).

Ia juga mengatakan bahwa “hal terakhir” yang Turki inginkan adalah untuk dilihat sebagai kekuatan regional yang memiliki kendali akhir atas Suriah, menunjuk pada budaya dominasi yang telah membawa kehancuran di wilayah itu.

“Saya pikir itu akan menjadi hal terakhir yang ingin kami lihat karena kami mengambil pelajaran besar dari apa yang terjadi di wilayah kami, karena budaya dominasi itu sendiri telah menghancurkan wilayah kami,” kata Fidan.

“Bukan dominasi Turki, bukan dominasi Iran, bukan dominasi Arab, tapi kerja sama harus jadi hal yang penting,” lanjutnya.

“Solidaritas kami bersama rakyat Suriah tidak boleh dicirikan atau diartikan hari ini seolah-olah kami benar-benar memerintah Suriah. Saya rasa itu salah,” lanjutnya lagi.

Ketika ditanya tentang laporan media AS tentang kekhawatiran bahwa militer Turki mungkin siap meluncurkan serangan militer besar-besaran di Suriah untuk menghancurkan pasukan Kurdi yang memusuhi Turki, ia menunjuk YPG (Unit Perlindungan Rakyat) sebagai “ancaman penting” bagi negaranya.

Kelompok bersenjata Partai Pekerja Kurdistan (PKK) terdaftar sebagai “organisasi teroris” oleh Turki dan Barat, dan Fidan mendeskripsikan YPG sebagai “perpanjangan” PKK di Suriah.

YPG telah mempertahankan kendalinya atas wilayah di Suriah dengan menampilkan diri sebagai pihak yang membantu Barat dalam perang melawan ISIS.

orang-orang merayakan penggulingan presiden Suriah Bashar al-Assad di dekat patung Pedang Damaskus yang terkenal di Umayyad Square di pusat kota Damaskus pada tanggal 13 Desember 2024. Foto: Sameer Al-Doumy/AFP

“Saya pikir ini adalah salah tafsir atas identitas mereka yang sebenarnya. Mereka di sana sebagai organisasi teroris,” kata Fidan.

“Sayangnya, rekan-rekan Barat kami menutup mata terhadap fakta bahwa YPG adalah perpanjangan PKK,” katanya, sembari menambahkan bahwa Ankara telah menghubungi Washington untuk menghentikan dukungan militernya bagi Pasukan Demokratik Suriah, yang mana YPG sebagai komponen tempur utamanya.

Fidan juga mengatakan pemerintah baru Suriah harus mengatasi masalah pasukan Kurdi di wilayahnya, yang akan menghindarkan Ankara dari perlunya mengambil tindakan.

“Ada pemerintahan baru di Damaskus sekarang. Saya rasa ini menjadi perhatian utama mereka sekarang. Sehingga, saya pikir jika mereka akan melakukannya, jika mereka menangani masalah ini dengan benar, maka tidak ada alasan bagi kami untuk campur tangan,” ungkapnya.

Sementara itu, saksi mata setempat mengatakan kepada AFP bahwa terjadi peningkatan jumlah tentara yang berpatroli di wilayah perbatasan Turki, tapi aktivitas militer yang tidak biasa belum terlihat.

Fidan juga mengatakan Turki mengakui pemerintahan baru di Suriah sebagai “mitra sah” bagi Ankara. Itulah sebabnya Kedutaan Besar Turki di Damaskus kembali dibuka dan duta besar telah diperintahkan untuk berkomunikasi dengan kantor pemerintah pusat dan lokal.

Presiden Bashar Al-Assad di Aleppo pada 9/7/2022 bersama istrinya, Asma, dan tiga anaknya. Dari kiri ke kanan: Zeina, Bashar, Asma, Karim, Hafez. Foto: syrianpresidency

Pejabat dari PBB, Uni Eropa, dan negara-negara lain juga telah membuat kontak dengan pemerintah baru. Fidan menambahkan, kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang pemimpinnya adalah Ahmed al-Sharaa atau yang juga disebut sebagai Abu Mohammed al-Julani, sebagai pemimpin de fakto di Suriah, harus dihapus dari daftar organisasi “teroris”.

“Saya rasa ini saatnya bagi komunitas internasional, dimulai dari PBB, untuk menghilangkan nama mereka dari daftar teroris,” kata Fidan.

Menlu AS Antony Blinken mengakui selama akhir pekan Washington sedang melakukan kontak dengan HTS, rdiskusi dengan kelompok itu dilakukan dalam konteks masa depan Suriah.

Kementerian Luar Negeri AS menempatkan HTS dalam daftar “organisasi teroris luar negeri” pada Mei 2018 karena afiliasinya dengan Front al-Nusra, afiliasi al-Qaeda.

Sejak tahun 2016, HTS telah menjauhkan diri dari al-Qaeda dan memposisikan dirinya dan HTS sebagai pengurus Suriah yang kredibel di era pascaAssad.