Turki: Kami Tak Butuh Izin untuk Luncurkan Operasi Militer di Suriah

Menlu Turki Mevlut Cavusoglu. Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan pada Kamis (21/7/2022), pemerintahnya tidak membutuhkan izin dari pihak mana pun untuk mengerahkan serangan militer terhadap militan Kurdi di Suriah.

"Kami bertukar pikiran, tetapi kami tidak pernah meminta dan kami tidak pernah meminta izin untuk operasi militer kami," jelas Cavusoglu, dikutip dari AFP, Kamis (21/7/2022).

Cavusoglu menyampaikan pernyataan itu setelah pertemuan puncak terkait di Teheran. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menjamu rekan-rekannya dari Rusia dan Turki pada Selasa (19/7/2022).

Pertemuan itu melibatkan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Proses Perdamaian Astana tersebut bertujuan untuk mengakhiri konflik sebelas tahun di Suriah.

Pasukan YPG Kurdi di Suriah Foto: AFP/Delil Souleiman

Ketiga negara itu mendukung pihak berbeda dalam konflik tersebut. Rusia dan Iran merupakan pendukung utama Presiden Suriah, Bashar al-Assad.

Sementara itu, Turki menentang pemerintahan semi-otonom Kurdi di Suriah. Erdogan mengancam akan melancarkan serangan terhadap kelompok militan di wilayah utara negara tersebut.

Erdogan mengatakan, dia akan melanjutkan perlawanan terhadap 'organisasi teroris'. Turki lantas berupaya menggalang dukungan Rusia dan Iran. Tetapi, keduanya menentang usulan operasi militer Turki.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, melayangkan kritik dalam pertemuan bilateral dengan Erdogan. Dia menyerukan agar Turki menempuh dialog damai.

Asap mengepul dari kota Ras al-Ain di Suriah pada hari kedelapan operasi militer Turki melawan pasukan Kurdi. Foto: AFP

Rusia juga meminta Turki untuk menahan diri. Ketiga negara itu kemudian merilis pernyataan usai merampungkan KTT. Mereka menyatakan tekad untuk melawan kelompok separatis dan teroris di Suriah.

"[Kami] menolak semua upaya untuk menciptakan realitas baru di lapangan termasuk inisiatif pemerintahan sendiri yang tidak sah," bunyi pernyataan itu.

Turki berharap dapat menciptakan 'zona aman' di Suriah. Pihaknya ingin mengusir gerilyawan Kurdi sejauh 30 km dari perbatasan Turki.

Menteri Luar Negeri Suriah, Faisal Mekdad, menyebut bahwa langkah itu hanya akan meningkatkan risiko konflik Suriah-Turki.

"Tidak ada untungnya bagi Turki atau siapa pun selain Turki untuk menembus perbatasan Suriah dan agar ada daerah yang aman, karena ini akan menciptakan jenis konflik lain antara Suriah dan Turki," terang Mekdad.

"Kami siap untuk mempertahankan kedaulatan kami, keamanan kami, kebebasan kami dan kebebasan rakyat kami dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan," tegas dia.