"Ucapan Bangsat hingga Goblok Tunjukkan Politisi Frustrasi"

Prabowo Menyapa warga Jawa Barat. (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Pendidikan politik bagi masyarakat tidak hanya muncul dari pembelajaran formal apalagi teori, tapi kadang lebih sederhana didapatkan lewat ucapan dan tindakan para elite politik. Lalu bagaimana jika yang ditampilkan ucapan yang 'tak wajar'?

Begitulah yang muncul beberapa hari terakhir. Ungkapan bangsat dan goblok meluncur lugas dari mulut politisi di ruang-ruang publik. Adalah politikus PDIP Arteria Dahlan yang menggunakan kata 'bangsat' untuk memaki Kementerian Agama (Kemenag).

Dalam rapat di Komisi III DPR pada Rabu (28/3), Arteria kesal dengan jajaran Kemenag yang dinilai tak becus mengurus agen travel umrah bermasalah. Pasalnya, banyak umat Islam gagal umrah karena penipuan.

Lalu Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang menyebut ada elite di negeri ini yang goblok, bermental maling, serta berwajah penipu. Kata-kata makian itu dia lontarkan di hadapan warga Karawang, Jawa Barat, Sabtu (31/3).

Pakar komunikasi politik Hamdi Muluk, menyesalkan pilihan kata-kata yang digunakan oleh politisi. Dia menyebut tak sepantasnya seorang politisi berkata seperti itu.

"Itu menunjukkan mungkin dia sudah kehilangan cara mengkritik yang bagus. Tiada lagi argumen segar yang mau ditampilkan. Itu sama juga dengan buruknya kelakukan ketika tidak ada lagi yang bisa dikritik, fitnah dikeluarkan. Itu menunjukkan tanda-tanda politisi yang tengah frustrasi," ucapnya kepada kumparan (kumparan.com), Minggu (4/1).

Menurut Hamdi, jika ada politisi yang senang menggunakan kata-kata makian, maka politisi tersebut belum pantas disebut sebagai negarawan. Seorang negarawan, kata dia, harusnya mampu menunjukkan kepada publik akan kritik yang elegan, bermartabat dan argumentatif.

"Sudah jelas, kalau orang sudah di level negararawan, kalimat itu masih ada goblok, bodoh, bangsat, dan seterusnya begitu. Itu kan mencerminkan satu, berarti dia enggak layak disebut negawarawan," tambah pakar psikologi politik UI itu.

Arteria Dahlan (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Selain itu, dirinya juga menyoroti dampak yang akan dihasilkan jika para politisi gemar mengumpat. Menurutnya, jika hal itu dibiarkan, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Politisi hanya akan memperburuk situasi dengan cara memprovokasi masyarakat agar mudah marah.

"Oposisi itu harus dapat memberikan solusi alternatif. Bukan kerjanya menebar fitnah, hoax, atau mengumpat-umpat dengan kasar ya. Itu hanya mengajak bangsa ini untuk terdegredasi pada level yang rendah. Mengajak masyarakat untuk cepat marah, mudah terprovokasi, lah elitenya sendiri juga begitu," tutupnya

Bagi Hamdi, yang diperlukan bukan lagi makian ataupun ucapan tanpa data yang berdasar. Saat ini, kata dia, masyarakat membutuhkan tokoh yang mampu berujar secara argumentatif. Semua itu patut dilakukan jika sepakat dengan demokrasi yang tengah dijalani.

"Yang dibutuhkan masyarakat itu yang argumentatif. Ini kan norma demokrasi. Norma demokrasi itu simpel ya, kita menyelesaikan semua masalah dengan akal sehat. Dengan argumentasi, tanpa kekerasan. Baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Jelas itu norma-norma demokrasi yang mau kita junjung," imbuhnya.