UGM Susun SOP Kampanye di Kampus, Apa Syaratnya?

Sosiolog sekaligus Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito di UGM, Rabu (14/12/2022). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menyusun standar operasional prosedur (SOP) kampanye di masa Pemilu 2024 di kampus.

"Kontribusi ini dimaksudkan adalah selain bagian dari tanggung jawab secara moral dan etik di dalam merespons agenda nasional, kita juga uji komitmen kita. SOP itu dirancang sebagai turunan dari keputusan MK kemudian ada surat waktu itu Undang-undang Pemilu memungkinkan kampanye dikerjakan di kampus," kata Wakil Rektor UGM Arie Sujito di Balairung UGM, Jumat (24/11).

SOP merupakan role of the game untuk memastikan agar ruang yang dimanfaatkan dalam diskusi dan debat antara partai politik, caleg, mahasiswa, dosen dan lain sebagainya memiliki nilai-nilai akuntabel.

Tujuannya untuk pendidikan politik dan memberi literasi ke publik terkait politik. Lalu apa syarat kampanye di UGM?

"Universitas mengundang itu (capres-cawapres), bukan mereka datang tiba-tiba," kata Arie.

Kemudian mereka yang berkampanye di UGM tak boleh menggunakan alat peraga.

"Entah itu bendera, dan sebagai fungsi dan alat mobilisasi," katanya

"Tapi lebih pada memfasilitasi mereka berdiskusi, berdebat tentang apa yang dia bawa, track record dan apa yang sebetulnya yang dia gagas. Nah ini, adu ide," katanya.