Ukraina Tolak Usulan Prabowo soal Perdamaian dengan Rusia

Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, menolak proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Usulan itu diajukan untuk "mengakhiri perang antara Kiev dan Moskow".

"Kedengarannya [proposal ini] seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak butuh mediator ini datang kepada kami [dengan] rencana aneh ini," kata Rezkinov dilansir media Ukraina, Ukrinform, Minggu (4/6).

Dilansir Reuters, dalam pertemuan pada Sabtu (3/6), Prabowo mengusulkan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina. Salah satunya dengan rencana multi-poin, gencatan senjata, dan membangun zona demiliterisasi mundur 15 km dari posisi maju masing-masing pihak.

Menhan Prabowo Subianto saat kegiatan pengangkatan Menhan RI sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir di Ksatrian Marinir Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya, Selasa (14/02). Foto: Dispenal

Zona demilititerisasi ini, kata Prabowo, harus diamati dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB. Prabowo juga menambahkan, referendum PBB harus diadakan untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di wilayah yang disengketakan.

"Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan... deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian," ucap Prabowo.

Saat itu, rencana Prabowo ditolak halus oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, yang menegaskan bahwa Kyiv tetap akan meminta Rusia menarik pasukannya dari wilayah Ukraina.

Nikolenko mengatakan, yang dilakukan Rusia adalah agresi menduduki wilayah Ukraina. Sehingga proposal gencatan senjaga apa pun justru bisa memungkinkan Rusia memperkuat dirinya lagi.

"Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana," ucap Nikolenko.

"Di wilayah pendudukan, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Rusia sekarang berusaha dengan segala cara untuk mengganggu serangan balik Ukraina," lanjutnya.

Pejuang kelompok tentara bayaran Wagner mengibarkan bendera Rusia di atas sebuah bangunan yang hancur selama konflik Rusia-Ukraina. Foto: Concord/Handout via REUTERS

Proposal yang diajukan Prabowo ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Jokowi ke Moskow dan Kyiv tahun lalu. Saat itu Jokowi menawarkan Indonesia menjadi mediator perdamaian antara kedua belah pihak dan membantu menghidupkan kembali pembicaraan damai.

Dalam Dialog Shangri-La, perwakilan tinggi dan wakil presiden Komisi Uni-Eropa, Josep Borrell Fontelles, mencatat jika dukungan militer untuk Ukraina dihentikan, maka perang akan segera berakhir. Namun kedaulan negara Ukraina bisa jatuh ke tangan agresi luar.

"Kami tidak dapat berhenti mendukung Ukraina secara militer karena kami tidak menginginkan perdamaian yang merupakan ... perdamaian penyerahan diri. Kedamaian bagi yang lebih kuat," kata Fontelles.

Presiden Ukraina, Volodymr Zelenskiy, telah mengusulkan rencana perdamaian 10 poin yang meminta Rusia untuk menarik semua pasukannya dari Ukraina. Nikolenko juga mendesak Indonesia untuk mendukung rencana perdamaian Zelenskiy itu.