Ukraina Usul Selenggarakan KTT Perdamaian pada Peringatan 1 Tahun Invasi Rusia

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Foto: CAROLYN KASTER/POOL/AFP

Ukraina telah mengusulkan penyelenggaraan ‘KTT Perdamaian’ pada Februari 2023, menandai peringatan satu tahun berlangsungnya operasi militer khusus Rusia.

Namun, pihaknya merasa perlu mengecualikan Moskow dalam KTT itu — selama belum menghadapi pengadilan internasional terlebih dahulu.

Inisiatif ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, dalam sesi wawancara dengan Associated Press yang dipublikasikan pada Senin (26/12).

Kuleba menyatakan, untuk saat ini pasukan Kiev akan meningkatkan pertahanan negaranya dan melakukan segala cara agar dapat memenangkan perang.

Tetapi, tahun depan situasi kemungkinan dapat berubah, diplomasi akan memainkan peran penting dalam upaya mengakhiri konflik.

Tim penyelamat bekerja di lokasi bangsal bersalin sebuah rumah sakit yang dihancurkan oleh serangan rudal Rusia di Vilniansk, wilayah Zaporizhzhia, Ukraina. Foto: STR/REUTERS

“Setiap perang berakhir dengan cara diplomatik — setiap perang berakhir sebagai hasil dari tindakan yang diambil di medan perang dan di meja perundingan,” ujar Kuleba, seperti dikutip dari Russia Today.

Ketika ditanya soal kemungkinan mengundang partisipasi Rusia ke ‘KTT Perdamaian’ ini, Kuleba bersikeras bahwa Moskow terlebih dahulu harus menghadapi tuntutan atas dugaan kejahatan perang di hadapan pengadilan internasional.

Ia kemudian menyinggung seruan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengatakan pihaknya bersedia untuk negosiasi baru-baru ini.

Namun, Kuleba menanggapinya dengan skeptis, seraya menganggap semua yang dilakukan pasukan Rusia di medan perang telah membuktikan bahwa Moskow justru menolak untuk berdialog.

Gandeng Sekjen PBB sebagai Mediator

Menurut Kuleba, wadah sekaligus penyelenggara terbaik untuk mengadakan KTT tersebut adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), karena ini bukan tentang memberikan bantuan kepada negara tertentu.

Selain itu, Sekjen PBB Antonio Guterres dinilai sebagai mediator yang tepat untuk menengahi konflik.

“Dia telah membuktikan dirinya sebagai mediator yang efisien dan negosiator yang efisien, dan yang paling penting, sebagai orang yang memiliki prinsip dan integritas. Jadi kami akan menyambut partisipasi aktifnya,” tutur Kuleba tentang Guterres.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengunjungi kota Borodianka, Kiev, Ukraina, Kamis (28/4). Foto: Gleb Garanich/REUTERS

Sebelumnya, pada awal Desember lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menjabarkan sepuluh poin ‘formula perdamaian’ yang ditujukan kepada Rusia sebagai syarat damai.

Ke-10 poin itu meliputi pemulihan integritas teritorial Ukraina, penarikan pasukan Rusia, pertukaran tahanan perang, serta pengadilan bagi seluruh pihak yang dianggap Kiev telah meluncurkan agresi terhadap negaranya.

Namun, sementara itu sebagai syarat negosiasi damai pihak Rusia bersikeras bahwa Kiev harus mengakui kenyataan di lapangan — artinya mengakui status keempat wilayah Ukraina yang dianeksasi Moskow pada September lalu, yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia sebagai entitas dari Federasi Rusia.