Ulil Abshar: Jangan karena Program Anies, Jalur Sepeda Dibongkar

Pesepeda memacu kecepatannya di jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (9/5). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Pro kontra pembongkaran jalur sepeda permanen di Jakarta terus muncul. Kaum intelektual ikut berkomentar terkait wacana pembongkaran jalur sepeda.

Intelektual muda Ulil Abshar-Abdalla tutur menyampaikan pendapatnya. Dia menilai, jika jalur sepeda dibongkar, maka menjadi suatu kemunduran. Itu juga menunjukkan pemerintah tak pro dengan kebijakan hijau.

"Usulan pembongkaran jalur sepeda itu, kalau jadi dilaksanakan, jelas 'set back', kemunduran dan akan mengirim pesan yang keliru kepada publik bahwa 'bike to work' itu ndak didukung oleh pemerintah; bahwa pemerintah tidak pro-'green policy'. Ramifikasinya bisa panjang," ujar Ulil dikutip dari akun twitter pribadinya, @ulil, Jumat (18/6).

Pesepeda melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (6/6/2021). Foto: Aprilio Akbar/ANTARA FOTO

Menurutnya, pembangunan jalur sepeda di Jakarta menjadi simbol pemerintah yang pro dengan green policy. Selain itu simbolik jalur sepeda di Jakarta bisa menjadi percontohan di provinsi atau kota lain untuk menjadi kota yang lebih sehat dan ideal.

"Saya setuju, jalur sepeda di Sudirman dan Thamrin dipertahankan. Keberadaan ini penting secara simbolik: yaitu kebijakan yang pro gaya hidup sehat, mengurangi kendaraan, mengatasi polusi. Nilai simboliknya itu yang penting. Selain, saya sendiri juga suka nyepeda," tuturnya.

"Ya kan pelan-pelan, Mas. Simbol itu penting dalam kebijakan publik, karena mewakili 'political willingness'. Sebagai ibu kota, Jakarta harus menjadi teladan dalam penataan kota. Membangun jalur sepeda, bagi saya, adalah teladan yang baik. Selain trotoar," kata Ulil menanggapi tweet seorang netizen.

Dia juga menyampaikan ketidaksetujuannya pada pihak yang setuju jalur sepeda dibongkar hanya karena kebijakan yang lahir dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, kebijakan politik yang memajukan harus didukung.

Untuk wacana pembongkaran jalur sepeda ini, secara spesifik dia berharap PKB menentangnya.

"Saya berharap kepada PKB yang menyebut dirinya sebagai 'green party,' partai hijau, agar ikut menolak pembongkaran jalur sepeda di Sudirman dan Thamrin ini. Usulan Kapolri untuk membongkar jalur ini jelas tidak pro-green," ungkapnya.

Polemik jalur sepeda permanen kembali muncul setelah Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membongkar saja jalur sepeda permanen. Sebab, dia tak ingin ada diskriminasi terhadap kendaraan mana pun.

Usulan ini, kemudian disetujui Kapolri. Tapi, tentu akan berkoordinasi dengan Kemenhub dan Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu. Bahkan, perlu kajian mendalam untuk itu.