Undip Minta Kemenkes Benahi Jam Kerja Dokter dan PPDS: Ada yang 24 Jam/Hari

Ratusan civitas akademika Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegero (Undip) Semarang menggelar apel pagi dan doa bersama dalam rangka dukungan terhadap Dekan FK Undip dr Yan Wisnu yang diberhetikan aktivitas kliniknya di RSUP dr Kariadi. Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan

Universitas Diponegoro (Undip) meminta investigasi terkait meninggalnya dokter Aulia Risma Lestari dilakukan hingga ke akarnya. Termasuk, soal beban kerja yang sangat berat untuk mahasiswa program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Saat ini investigasi dilakukan oleh Kemenkes dan polisi.

"Kita ingin investigasi itu sampai ke akar strukturalnya, akar sistemnya," kata Wakil Rektor IV Undip Wijayanto, PhD, saat menghadiri apel solidaritas untuk Dekan FK Undip Dr. dr. Yan Wisnu, di FK Undip, Tembalang, Senin (2/9).

Ratusan civitas akademika Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegero (Undip) Semarang menggelar apel pagi dan doa bersama dalam rangka dukungan terhadap Dekan FK Undip dr Yan Wisnu yang diberhetikan aktivitas kliniknya di RSUP dr Kariadi. Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan

Aksi solidaritas dilakukan menyusul pemberhentian Yan oleh Kemenkes dari praktiknya di RSUP Dr Kariadi Semarang — RS di bawah Kemenkes.

Dukungan rektorat pada Dekan FK menambah hubungan panas dengan Kemenkes. Sebelumnya, Rektor Undip telah menyangkal adanya perundungan di Prodi Anestesi.

Wijayanto menjelaskan, kenyataannya dokter atau mahasiswa PPDS bisa bekerja 24 jam sehari. Jam kerja berlebihan ini membuat para dokter dan mahasiswa PPDS mengalami tekanan yang sangat berat.

Wakil Rektor IV Undip, Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D. Foto: Dok Undip

Kebijakan Kemenkes Akar Masalah

Ia juga menyangkan banyaknya stigma buruk yang ditujukan untuk Undip terkait kematian dr Aulia. Sebab, menurutnya, salah satu akar permasalahan yang terjadi adalah beratnya jam kerja.

"Saat ini seakan-akan hanya Undip yang bersalah, satu-satunya. Apa pun hasil investigasi, kita akan support. Tapi ketika akar strukturalnya, yaitu jam kerja luar biasa berlebihan, yang itu sebenarnya kebijakan dari rumah sakit dan mengikuti Kemenkes," imbuh Wijayanto.

Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Undip Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K) di acara apel solidaritas di FK Undip, Senin (2/9/2024). Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan

Ia juga mengungkap, tingginya tekanan dan jam kerja dokter tidak hanya terjadi di RSUP Dr Kariadi. Ia berharap permasalahan seperti itu yang kerap muncul di rumah sakit bisa ditangani.

"Maka selama itu belum dipecahkan, ini akan menjadi masalah seluruh FK-FK yang ada di Indonesia. Dalam hal ini Undip ini menarik ya karena Kariadi itu kan RS yang sangat terkenal di Jateng. Banyak sekali pasien hadir, sehingga itu menjadi dimensi yang lain," kata dia.

"Sayangnya semua dimensi lain itu dikaburkan. Jadi itu luput dari perhatian publik, terutama dari perhatian Kemenkes," pungkas Wijayanto.

Ratusan civitas akademika Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegero (Undip) Semarang menggelar apel pagi dan doa bersama dukungan kepada Dekan FK Undip dr Yan Wisnu yang diberhetikan aktivitas kliniknya di RSUP dr Kariadi Semarang, Senin (2/9). Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan

Jam Kerja Lebih 80 Jam Sepekan

Sebelumnya, Koordinator Junior Doctor Network IDI, Tommy Dharmawan, sempat membeberkan masalah apa saja yang dihadapi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang berujung dengan kasus-kasus bullying. Salah satunya jam kerja yang berlebih.

Menurut dia, jam kerja yang layak bagi PPDS adalah 80 jam per minggu. Jumlah tersebut sebagaimana yang direkomendasikan. Hal itu agar PPDS tidak burn out dan faktor keselamatan bagi pasien yang diobati.

Tommy Dharmawan Koordinator Junior doctor network IDI. Foto: Instagram/ @jdnidi_official

Namun dalam praktiknya kadang bekerja lebih dari 80 jam. Menurutnya, beda kasus jika lebih dari 80 jam dengan catatan untuk mengejar kompetensi. Menurut Tommy, perlu ada tata kelola yang baik sehingga menutup celah bullying.

"Tentu saja tadi PPDS digaji, pola tata kelola yang baik, sehingga semua tahu definisinya dan semua tahu sanksinya, PPDS digaji, PPDS diatur jam kerjanya, dan ada hotline pelaporan yang aman, dan semuanya dimitigasi dengan kasus yang tidak berat sebelah penanganannya," kata Tommy dalam konferensi pers secara daring, Rabu (21/8).

"Isunya jangan hit and run, jadi harus dengan tata kelola yang baik, sanksi yang tegas, sehingga dilakukan dengan tidak berat sebelah," sambung dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular (Sp.BTKV) ini.