Uni Eropa Nyatakan Hungaria Bukan Lagi Negara Demokrasi

Bendera Uni Eropa. Foto: REUTERS/Yves Herman

Uni Eropa (UE) menyatakan bahwa Hungaria tidak lagi digolongkan sebagai negara demokrasi pada Kamis (15/9).

Menurut tinjauannya, Hungaria tidak mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi yang berlaku di UE. Sebanyak 433 anggota parlemen lantas menyetujui resolusi tersebut. Sementara itu, 123 tidak menyetujuinya dan 28 memilih abstain dalam resolusi itu.

Dikutip dari AFP, negara tersebut dikuasai oleh seorang pemimpin populis. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, menjalin hubungan dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Pertimbangan ini membuat UE menggambarkan Hungaria sebagai negara dengan 'rezim hibrida autokrasi elektoral'. Hungaria dinilai telah melakukan pelanggaran serius terhadap norma-norma UE.

AP News melaporkan, UE turut mempertimbangkan sistem konstitusional dan pemilihan Hungaria.

Ada pun independensi peradilan, dugaan korupsi, penyimpangan pengadaan publik, hak-hak LGBTQ+, serta kebebasan media, akademik dan agama yang menjadi aspek lainnya.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen saat tiba untuk pertemuan tatap muka kedua di Uni Eropa, di Brussels, Belgia, Kamis (1/10). Foto: Francisco Seco/Pool via REUTERS

Anggota parlemen UE lantas secara bulat menyetujui bahwa Hungaria telah mengalami kemunduran dalam nilai-nilai demokrasi.

"Uni Eropa harus berjuang untuk demokrasi kita," kata Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen.

Leyen menambahkan, para eksekutif UE akan berusaha melindungi negara-negara anggota dari ancaman eksternal dan internal yang mereka hadapi secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Leyen menjanjikan tindakan legislatif untuk membasmi korupsi, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Hal inilah yang membuat EU menahan dana bantuan bagi Hungaria yang gagal menjaga demokrasi di negaranya pada Rabu (14/9).

Parlemen Eropa meluncurkan mekanisme melawan risiko yang ditimbulkan Hungaria terhadap nilai-nilai demokrasi Eropa pada 2018. Mekanisme tersebut dapat menyebabkan Hungaria kehilangan haknya untuk mengikuti pemungutan suara di Dewan Uni Eropa.

Penulis: Thalitha Avifah Yuristiana.