Unit Kerja Ideologi Pancasila Akan Diisi Unsur TNI-Polri

31 Mei 2017 17:24 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:16 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Jokowi di acara LHP LKPP (Foto: Dok. Kris - Biro Pers Setpres)
zoom-in-whitePerbesar
Jokowi di acara LHP LKPP (Foto: Dok. Kris - Biro Pers Setpres)
Presiden Joko Widodo telah resmi membentuk Unit Kerja Presiden mengenai Pembinaan Ideologi Pancasila. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan besok Presiden akan mengumumkan siapa saja yang menjadi ketua serta anggota unit kerja tersebut.
ADVERTISEMENT
Nantinya, Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila ini akan terdiri dari sejumlah unsur, baik tokoh masyarakat serta TNI dan Polri. Unit kerja terdiri dari dua bagian, pertama ketua serta deputi yang di bawahnya dan kedua, dewan pengarah.
"Ini unit kerja yang langsung di bawah Presiden. Dan di dalam unit kerja secara prinsip diatur, akan ada dewan pengarah yang berjumlah 9 orang, yang terdiri dari negarawan, kemudian akademisi, kemudian latar belakang keagamaan dan TNI atau Polri dan PNS. Nama-namanya sudah ada pada Presiden dan besok akan disampaikan oleh Presiden," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/5).
Selain dewan pengarah, lanjut Pramono, akan ada kepala yang disebut Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namanya sudah ada pada Presiden dan besok akan disampaikan.
ADVERTISEMENT
"Karena besok akan memperingati 1 Juni, hari lahir Pancasila di Pejambon. Presiden akan menyampaikan itu salah satunya," lanjut dia.
Soal nama-nama yang akan masuk dalam unit kerja tersebut, Pramono enggan menjelaskan. "Nanti diumumkan oleh Presiden," ucap Pramono.
Dijelaskan Pramono, dewan pengarah bersifat mengarahkan hal-hal yang bersifat besarnya. Kemudian kepala unit kerja presiden akan mempunyai tiga deputi.
"Supaya ini bisa operasional. Dan yang jelas bahwa untuk membuat masyarakat memahami, mengetahui mencintai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak dilakukan secara dogmatis seperti yang dulu-dulu," imbuhnya.
Pelaksanaan dari program ini bukan program dogmatis. Ditegaskan Pramono, lebih pada bagaimana Pancasila dalam kehidupan itu menjadi sinergi dalam kehidupan menyeluruh.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai pemantapan Pancasila bulan Desember tahun lalu mengatakan bahwa pemerintahannya akan membentuk Badan Pemantapan Pancasila. Pramono menyebut bahwa badan itu beda dengan unit kerja yang akan diumumkan besok.
"Enggak sama," tutur Pramono.
Namun, ia tidak merinci apakah Badan Pemantapan Pancasila jadi dibentuk atau Presiden hanya akan membentuk unit kerja tersebut.