Untuk Kedua Kalinya, Indonesia Jadi Presiden Dewan Keamanan PBB

Menlu Retno Marsudi dalam konpers virtual Kemlu Kamis (23/7) Foto: Dok. Kemenlu

Indonesia akan menjadi Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) pada Agustus mendatang. Presidensi di DK PBB ini menjadi yang kedua setelah bulan Mei 2019 lalu.

“Agustus ini menjadi bulan spesial bagi Indonesia pada Agustus ini Indonesia memegang presidensi di DK PBB, ini adalah presidensi Indonesia yang kedua setelah Mei 2019 kita memegang presidensi DK PBB dengan tema investing in peace atau menabur benih perdamaian,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/7).

Menurut Menlu dalam presidensi di DK PBB Agustus ini, Indonesia mengambil tema Advancing Sustainable Peace atau Memajukan Perdamaian yang Abadi. Menurutnya, kedamaian bukan hadir dengan sendirinya tetapi harus disemai dan dipelihara terus menerus.

“Tahun ini ingin menekankan saat semua energi dan perhatian terpusat pada penanganan pandemi virus corona, jangan lupa untuk memajukan pada perdamaian, karena perdamaian tetap merupakan prasyarat utama bagi kesuksesan kita menangani pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi,” lanjut Retno.

Menlu Retno Mersudi di pertemuan DK PBB di New York (Dok Kemlu) Foto: dok: Kemlu

Retno menambahkan, meskipun presidensi Indonesia dilakukan di tengah pandemi virus corona, Indonesia akan melakukan tiga signature events.

Pertama yaitu Meeting on the Linkage of Counter Terrorism and Organized Crimes, pada tanggal 6 Agustus 2020. Pertemuan ini sekjen PBB akan membahas mengenai penanggulangan teroris dan kejahatan lintas batas.

Kedua adalah Meeting on The Pandemic and The Challenges of Sustaining Peace yang akan diselenggarakan 12 Agustus. Pertemuan ini untuk menyatukan langkah DK PBB dalam menjaga perdamaian di tengah pandemi, namun hingga saat ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut di DK PBB.

Pertemuan yang ketiga adalah Area Formula on Cyber on Protection of Civilians yang akan diselenggarakan 26 Agustus. Dalam pertemuan ini, Indonesia bakal memberikan perhatian khusus, karena semakin maraknya serangan siber kepada infrastruktur sipil, seperti rumah sakit, dan bandara termasuk di masa pandemi.

Keterangan pers DK PBB seusai pertemuan mengenai pemukiman ilegal Yahudi Foto: Dok PTRI New York

Indonesia juga akan memimpin 14 pertemuan yang membahas upaya perdamaian di berbagai belahan dunia seperti Palestina, Suriah, Yaman, Lebanon, Somalia, Korea Utara, Kenya, Guinea Bissau, dan laporan strategis mengenai ISIS. Termasuk juga pertemuan yang membahas perpanjangan mandat misi perdamaian di Lebanon atau UNIFIL, dan di Somalia atau UNSOM.

"Pada presidensi ini juga, Indonesia akan berusaha mengupayakan dua outcome DK PBB terkait dengan penanggulangan terorisme khususnya isu prosekusi, rehabilitasi, dan reintegrasi atau prosecution, rehabilitation, and reintergation (PRR)," lanjut Menlu

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)