Unud Pastikan Kerja Sama Bela Negara dengan TNI Batal

Mahasiswa Unud mengelilingi Rektorat saat dialog kerja sama bela negara antara kampus dengan Kodam IX/Udayana di Auditorium Unud, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (8/4/2025). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Universitas Udayana (Unud) memastikan kerja sama bela negara antara Kodam IX/Udayana batal. Unud sedang menyusun surat permohonan pembatalan kerja sama.

"Sesuai dengan hasil dialog dengan mahasiswa kemarin, Unud akan menyampaikan usulan pembatalan PKS (perjanjian kerja sama) kepada Kodam IX/ Udayana," kata Ketua Unit Komunikasi Publik Universitas Udayana (Unud), Ni Nyoman Dewi Pascarani saat dihubungi, Kamis (10/4).

Surat tersebut, kata Dewi, sedang di-review oleh Kantor Urusan Hukum Unud.

Sementara itu, pihak Kodam IX/Udayana masih tak mau berkomentar tentang pembatalan kerja sama bela negara tersebut.

Pada Rabu (9/4), Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Agung menuturkan bahwa belum ada sikap resmi dari Rektorat Unud.

"Sampai dengan hari ini belum ada surat resmi dari rektor perihal tersebut. Kan belum ada sampai ke Kodam secara resmi," kata Kapendam IX/Udayana, Kolonel Inf Agung, kepada wartawan, Rabu (9/4).

Isi Perjanjian

Beberapa isi perjanjian kerja sama antara Unud dengan Kodam/IX Udayana yang dihimpun kumparan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan bela negara; kuliah umum dari Panglima TNI, KSAD dan Pangdam IX/Udayana.

Pelatihan kedisiplinan bagi mahasiswa baru; pelatihan bagi mahasiswa middle dan prajurit Kodam IX/Udayana di bidang IT; Budaya dan adat istiadat Bali. Kerja sama teritorial dalam penerimaan mahasiswa baru bagi keluarga besar TNI AD baik S1 sampai S3 dan penyelenggaraan pendidikan moral etik.

Selain itu, ada juga kerja sama di bidang pertukaran data dan informasi, yakni para pihak dapat melaksanakan komunikasi pertukaran data dan informasi melibatkan beberapa komponen penting antara lain pengirim, penerima, media transmisi, dengan memperhatikan protokol komunikasi yang baik dan aman.

Pertukaran data dan informasi yang dapat dilakukan adalah rekrutmen perwira prajurit TNI dan penerima mahasiswa baru. Kerja sama ini berlaku selama lima tahun, yakni Maret 2025-Maret 2030.

Suara BEM Fisip Unud

Wakil Ketua BEM Fisip Unud, Alessandro D Lumba menilai kerja sama kampus dengan TNI merupakan bentuk intimidasi dan intervensi aparat terhadap aktivitas akademis mahasiswa. Termasuk membatasi ruang gerak demokrasi di kampus.

Salah satu di antaranya adalah pihak TNI diduga hadir sebagai pembicara tanpa diundang dalam sebuah diskusi RUU TNI yang digelar oleh FISIP Unud, pada Maret 2025 lalu. Beberapa oknum TNI juga diduga mendata peserta, panitia, dan narasumber yang dihadirkan.

"Kami merasa intervensi atau intimidasi setelah penandatanganan perjanjian kerja sama pihak universitas dengan Kodam IX/Udayana. Ini benar-benar membuat kita mahasiswa yang ingin berpikir kritis merasa diintimidasi dari kehadiran TNI," katanya di Auditorium Unud, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (8/4).

"Kami tidak melarang untuk hadir tapi alangkah baiknya kalau hadir dalam pakaian biasa bergabung dengan teman-teman sipil tapi ini hadir dengan menggunakan pakaian lengkap menunjukkan pangkat agar kita mahasiswa dan panitia, takut saat berdiskusi," ujar Alessandro.