Update Ledakan Petasan di Blitar: 31 Rumah Rusak, 20 Korban Kini Rawat Jalan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi peristiwa ledakan petasan di Dusun Tegalrejo, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Foto: Pemprov Jatim

BPBD Blitar menyampaikan update ledakan petasan di Dusun Tegalrejo, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Empat orang satu keluarga tewas dalam peristiwa ini.

Berdasarkan data BPBD Blitar, tercatat 2 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak sedang, dan 18 rusak ringan. Total 31 lebih rumah dan satu masjid rusak.

Data kerusakan ini diungkapkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau lokasi peristiwa ledakan itu pada Selasa (21/2).

“Per hari ini terkonfirmasi rumah rusak berat ada 2 unit, kemudian rusak sedang ada 11 unit, rusak ringan 18 unit serta satu masjid rusak ringan. Tapi ini saya minta terus update datanya,” kata Khofifah dalam rilis yang diterima kumparan, Rabu (22/2).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi peristiwa ledakan petasan di Dusun Tegalrejo, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Foto: Pemprov Jatim

Khofifah menambahkan, per Selasa (21/2), sebanyak 20 orang korban luka akibat ledakan petasan ini telah diizinkan rawat jalan.

Artinya, tinggal tiga orang yang masih dirawat, termasuk satu korban bayi yang masih dirawat di RS Srengat Kabupaten Blitar dalam keadaan luka ringan.

Khofifah telah memberikan bantuan kepada 13 orang di Dusun Tegalrejo, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, serta 3 orang saat menjenguk di RS Srengat.

Tim loboratorium dan Forensik (LABFOR) Polda Jatim melakukan penyelidikan penyebab ledakan di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok, Blitar, Jawa Timur, Senin (20/2/2023). Foto: Irfan Anshori/ANTARA FOTO

Pemprov Jatim dan Pemkab Blitar akan melaksanakan rekonstruksi rumah yang terdampak ledakan tersebut.

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dilaksanakan 14 hari setelah masa tanggap darurat sesuai SK yang diterbitkan Bupati dan identifikasi selesai.

"SK Tanggap Darurat Bencana Sosial diperlukan, karena kita perlu payung hukum. Kita akan sharing antara Provinsi dan Kabupaten Blitar. Payung hukum ini sebagai proses legalitas intervensi bagi korban terdampak," kata Khofifah.

"Setelah proses identifikasi selesai maka proses rekonstruksi bisa dimulai. SK sudah selesai hari Selasa (21/2), begitupun identifikasi, setelah 14 hari tahap rekonstruksi bisa dimulai," tutup dia.