Usai Blokir Internet selama Protes Kematian Amini, Iran Pidanakan Penjualan VPN

Ilustrasi menggunakan VPN. Foto: Shutter Stock

Dalam langkah terbaru untuk menindak keras demonstrasi atas kematian Mahsa Amini, Iran berencana untuk memidana penjualan jaringan pribadi maya (VPN) yang memungkinkan seseorang menghindari pembatasan internet pada Rabu (19/10).

Demonstrasi berkobar sejak kematian Amini pada 16 September. Perempuan berusia 22 tahun itu tewas setelah ditangkap polisi moral karena memperlihatkan sedikit rambut. Demi meredam protes, Iran memberlakukan pembatasan drastis terhadap akses internet.

"Menjual alat anti-filter tidak sah, tetapi sayangnya belum dikriminalisasi. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk memidana masalah ini," jelas Menteri Telekomunikasi Iran, Issa Zarepour, setelah rapat kabinet, dikutip dari AFP, Kamis (20/10).

"Ini bukan bidang tugas saya dan tentu saja instansi terkait harus menindaklanjutinya," tambah dia.

Ilustrasi media sosial. Foto: Shutterstock

Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Zarepour lantaran memberlakukan pembatasan internet di Iran pada Senin (17/10). Kini, Zarepour memperingatkan warga agar tidak menggunakan VPN karena dapat menyebabkan kerentanan akan peretasan.

"Penggunaan alat yang disebut anti-filtering atau VPN untuk perangkat seperti laptop, komputer, dan ponsel pasti akan menyebabkan kerentanan serius karena memudahkan akses peretas," ujar Zarepour.

"Sebagai ahli, saya menyarankan masyarakat terkasih untuk tidak menggunakan alat ini sebisa mungkin," tambahnya.

Media setempat telah melaporkan bahwa parlemen sedang mengerjakan rancangan undang-undang terkait pembatasan akses internet pada Juni 2021. Usulan tersebut dibuat anggota parlemen konservatif yang memiliki mayoritas di Parlemen Iran sejak 2020.

Ilustrasi Google Play Store. Foto: Shutterstock

RUU itu menyerukan 'pengorganisasian media sosial' dan pelarangan VPN. Teks tersebut menggarisbawahi hukuman penjara bagi seseorang yang melanggar ketentuannya. Selama protes teranyar, Iran memblokir platform media sosial seperti WhatsApp dan Instagram.

Kedua aplikasi tersebut adalah wadah yang paling banyak digunakan setelah otoritas memblokir platform lain dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Facebook dan Twitter. Pemerintah turut menutup aplikasi seperti Google Play Store dan sejumlah layanan VPN.

Iran biasanya mengadopsi langkah semacam itu sebelum memberlakukan tindakan keras. Berbagai pihak lantas semakin mengkhawatirkan potensi berlanjutnya kekerasan yang telah menyebabkan puluhan kematian pengunjuk rasa di Iran.

Para pengunjuk rasa bentrok selama aksi protes terkait kematian Mahsa Amini di Iran, di London, Inggris, Minggu (25/9/2022). Foto: Twitter/@PaulBrown_UK/via REUTERS

Bahan bakar protes berasal dari kekecewaan yang menumpuk atas kesulitan ekonomi dan korupsi di Iran. Kematian Amini yang diyakini mengalami penyiksaan dalam tahanan kemudian memantiknya.

Protes nasional menjalar dari Ibu Kota Teheran, pusat wilayah utara di Tabriz, kota bersejarah seperti Isfahan dan Shiraz, tujuan ziarah seperti Masyhad, hingga provinsi-provinsi di Laut Kaspia. Iran kerap menyaksikan gelombang demonstrasi dalam beberapa tahun terakhir.

Tetapi, tidak ada yang secara terang-terangan melawan fondasi Republik Islam yang didirikan oleh Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada 1979. Dalam protes kali ini, slogan anti rezim seperti 'Matilah Diktator!' lantang diserukan di seluruh Iran.

Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Foto: Official Khamenei website via REUTERS

Gambar Khamenei dan ikon rezim Iran pun dirusak atau dibakar. Menentang aturan berpakaian ketat, para perempuan melepaskan dan bahkan membakar hijab mereka. Pengunjuk rasa melawan pasukan keamanan, membakar mobil polisi, dan memblokir jalanan.

Aksi tersebut menjadi semakin intens usai kematian pengunjuk rasa perempuan seperti Nika Shahkarami dan Sarina Esmailzadeh. Keduanya adalah anak remaja yang masih berusia 16 tahun. Mereka diduga dibunuh oleh pasukan keamanan Iran.

"Pemberontakan dimulai sebagai tanggapan terhadap pembatasan pakaian dan perilaku perempuan di depan umum, tetapi telah berkembang menjadi kampanye untuk menggulingkan rezim secara langsung," terang pusat penelitian asal Amerika Serikat (AS), Soufan Center.