Usai Diperiksa BK DPRD, Politikus PSI William Yakin Tak Langgar Etik

Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI William Aditya Sarana usai diperiksa Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (12/11). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan

Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, William Aditya Sarana, menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan DPRD terkait unggahan rencana anggaran Pemprov DKI 2020. Usai pemeriksaan, William mengungkapkan tak merasa melanggar etik atas unggahannya.

"Ini perdebatan kan. Etik ini perdebatan dan saya menghargai juga pendapat Badan Kehormatan. Jadi sebenarnya belum ada finalisasi apakah saya melanggar kode etik atau enggak gitu," kata William di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

"Kalau saya merasa bahwa sebagai anggota DPRD juga kita mempunyai hak untuk mengedukasi ke publik, apalagi ini soal anggaran kan. Sehingga apa yang kami lakukan itu semata-mata untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat," lanjutnya.

William menjelaskan ada tujuh orang yang memeriksanya. Di antaranya Ketua Badan Kehormatan Achmad Nawawi dan Wakil Ketua Badan Kehormatan Oman Rohman Rakinda. Dalam pemeriksaan tersebut, ia menjelaskan terkait kronologi unggahannya.

"Salah satunya terkait kronologi kami upload itu ke media sosial dan sikap poltik kami dari PSI memang ingin APBD rancangan hukum di-upload. Itu tujuan kami upload di media sosial," jelasnya.

DPRD DKI dari Fraksi PSI,William Aditya Sarana. Foto: Twitter/@psi.id

Niat mengunggah rancangan anggaran itu, kata William, juga telah diungkapkan dalam rapat Banggar. Ia juga menyebut sikap kritisnya tersebut didukung oleh fraksi lainnya.

"Menurut saya banyak fraksi-fraksi lain yang mengeluhkan hal sama ya terkait transparansi ini. Jadi DPRD DKI punya semangat yang sama untuk mengkritisi anggaran, ya kan," kata William.

Kini ia menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan. William akan menerima apapun keputusan dari Dewan Kehormatan.

"Tadi baru klarifikasi saja jadi saya belum tahu pendapat anggota BK seperti apa. Ini hanya satu arah tanya jawab, sehingga saya belum tahu keputusannya apakah melanggar kode etik atau tidak. Saya serahkan kepada anggota BK," pungkasnya.

William dipanggil Badan Kehormatan untuk dimintai penjelasan dan klarifikasi terkait laporan warga bernama Sugiyanto. Ia dilaporkan terkait unggahan rencana anggaran anggaran DKI 2020 di media sosial.

Unggahan William di akun Twitternya soal kejanggalan anggaran DKI 2020 menjadi heboh di jagat maya. Mulai dari pengadaan lem Aibon senilai Rp 82 miliar hingga pulpen Rp 123,8 miliar.