Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0

ADVERTISEMENT
Pedro Castillo pada Rabu (28/7/2021) resmi disumpah menjadi Presiden Peru. Usai dilantik Castillo bersumpah akan mengubah konstitusi.
ADVERTISEMENT
Sebelum terjun ke dunia politik, pria 51 tahun itu cuma seorang guru di wilayah terpencil. Kini, setelah menjadi orang nomor satu, Castillo punya pekerjaan rumah menumpuk.
Beberapa di antaranya adalah: menghentikan pandemi virus corona, memberantas korupsi, meningkatkan perekonomian, menyelesaikan pertikaian politik dan mengubah undang-undang dengan cepat agar Peru bisa ramah terhadap pasar bebas.
"Saya berjanji pada rakyat Peru untuk membentuk pemerintahan tanpa korupsi dan membuat konstitusi baru," kata Castillo seperti dikutip dari AFP.
Bukan tanpa alasan Castillo ingin mengubah konstitusi Peru. Saat ini konstitusi yang berlaku adalah warisan zaman eks Presiden Alberto Fujimori.
Saat memerintah Peru, pria keturunan Jepang itu membuat beberapa undang-undang yang dianggap menguntungkan koruptor dan berpotensi menciptakan pelanggaran HAM. Kini, Fujimori mendekam di dalam penjara karena kasus korupsi.
ADVERTISEMENT
Castillo menegaskan, ia dan pemerintahan akan membawa Peru keluar dari konstitusi 1993 yang langgeng di zaman Fujimori. Dia berjanji akan segera mengirimkan rancangan Undang-undang baru ke parlemen.
Castillo berharap rancangan itu bisa segera ditinjau parlemen dan disahkan dalam waktu dekat.
Namun, upaya Castillo dipastikan tak bakal mulus. Partai Free Peru yang dipimpinnya tidak mendapat kursi mayoritas di parlemen.
Eks penantangnya yang juga anak Fujimori, Keiko, bahkan menabuh genderang perang terhadap rencana konstitusi baru. Keiko menuduh, konstitusi baru yang dirancang Castillo akan membawa pengaruh komunis di Peru.
"Kami akan membangun tembok untuk melawan bahaya laten konstitusi komunis yang baru," ucap Keiko.
"Kami akan membuat sebuah pertahanan demokrasi yang bertanggung jawab," sambung dia.
ADVERTISEMENT