Usai Divonis Bebas, Junaedi Saibih Ajukan Gugatan Ganti Rugi Rp 100,2 M

Advokat Junaedi Saibih dalam pengajuan praperadilan terkait perkara yang menjeratnya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Foto: Kevin Daniel/kumparan

Advokat Junaedi Saibih mengajukan gugatan praperadilan untuk meminta ganti rugi sebesar Rp 100,2 miliar karena dijerat sebagai tersangka. Gugatan itu dilayangkan usai dirinya divonis bebas oleh pengadilan dan dinyatakan tidak terbukti korupsi.

Selain soal ganti rugi, Junaedi juga meminta nama baiknya dipulihkan.

"Hari ini saya mendaftarkan permohonan rehabilitasi yang di dalamnya termasuk juga minta ganti rugi dan juga terkait dengan pelaksanaan right to be forgotten yang ada dalam putusan saya," kata Junaedi kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11).

Junaedi menjelaskan, permohonan itu ditujukan kepada dua pihak. Pertama, Jaksa Agung sebagai termohon terkait pemulihan nama baiknya. Kedua, Menteri Keuangan sebagai termohon terkait pembayaran ganti rugi.

"Jaksa Agung saya minta untuk terkait right to be forgotten, memerintahkan kepada Jamdatun untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu terhadap penyelenggara sistem elektronik untuk kemudian melakukan erasure (penghapusan) terhadap apa berita yang terkait dengan berita saya," terangnya.

"Yang kedua, itu saya mengajukan termohonnya adalah Menteri Keuangan untuk kemudian melakukan pembayaran atas ganti kerugian yang sudah saya terima," sambungnya.

Junaedi menjelaskan, permintaan ganti rugi materiil yang diajukan sebesar Rp 288.445.872. Nilai tersebut dihitung berdasarkan penghasilan yang hilang selama ia menjalani penahanan sekitar 11 bulan, yakni sejak April 2025 hingga Maret 2026. Penghasilannya tersebut berasal dari gaji yang ia terima sebagai dosen di Universitas Indonesia (UI).

Sementara itu, untuk kerugian immateriil, Junaedi mengajukan tuntutan pembayaran sebesar Rp 100 miliar.

Dengan demikian, total ganti rugi yang dimintanya mencapai sekitar Rp 100,2 miliar.

"Rp 100 miliar. Jadi nanti diperiksanya dengan praperadilan," ujarnya.

Permohonan praperadilan itu telah terdaftar dengan nomor perkara 28/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Pst. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 November 2026.

"Tanggal Sidang: Selasa, 24 Nov 2026. Jam: 10.00," dikutip dari laman SIPP PN Jakpus.

Terdakwa kasus dugaan suap terhadap putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO Junaedi Saibih (kedua kiri) berjabat tangan dengan ahli hukum usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Foto: Darryl Ramadhan/ANTARA FOTO

Junaedi Saibih divonis bebas dalam perkara dugaan suap pengondisian putusan lepas kasus korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) 2025.

Putusan tersebut kemudian dikuatkan Mahkamah Agung setelah permohonan kasasi jaksa ditolak, sehingga putusan bebas itu telah inkrah.

Terkait perkaranya, ia didakwa bersama Marcella Santoso, Ariyanto, dan Head of Social Security Legal Wilmar Group Muhammad Syafei memberikan suap Rp 40 miliar kepada hakim yang menangani perkara CPO.

Namun, berbeda dengan Junaedi, tiga terdakwa lainnya telah divonis bersalah, yakni:

• Marcella Santoso divonis 14 tahun penjara;

• Ariyanto divonis 16 tahun penjara; dan

• Muhammad Syafei divonis 6 tahun penjara.