Usai Sampaikan Uji Materi ke MK, Massa Aksi 287 Bubarkan Diri

Aksi 287. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Massa aksi 287 yang siang tadi melakukan orasi menentang terbitnya Perppu Ormas dan pembubaran HTI, sore ini sudah membubarkan diri. Sebelumnya, sekitar 20 orang perwakilan aksi 287 mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyerahkan Judicial Review atas nama Ketua Tim Advokasi Ormas Islam untuk Keadilan.

Namun sebelum bubar, mereka sempat berorasi. Massa tetap menginginkan pemerintah segera mencabut Perppu Ormas yang dinilai menyudutkan ormas Islam di Indonesia.

"Ini menunjukkan rezim sekarang sedang panik, berbagai macam cara dilakukan salah satunya dengan penggembosan melalui Perppu Ormas," ujar Deklarator Presidium Alumni 212, Ansufri Idrus Sambo (Ustaz Sambo) di atas mobil komando, Jumat (28/7).

Aksi 287. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Sedangkan Jubir FPI, Slamet Maarif meminta pemerintah untuk bersikap adil terhadap HTI. "Bagaimana proses keluarnya Perppu Ormas yang dikeluarkan pemerintah terhadap HTI sangat tidak adil," tambahnya.

Dampaknya, segala atribut dan kegiatan dari HTI kini dilarang dan terus berada dalam pantauan pemerintah. Untuk itu, Slamet mengatakan apabila bendera tauhid yang berlandaskan lahilahaillah itu dilarang berkibar di Indonesia. Maka ia menyerukan perlawanan terhadap hal itu.

Kondisi Patung Kuda usai Aksi 287. (Foto: Ferio Pristiawan/kumparan)

"Siapapun coba-coba yang tidak mengizinkan kalimat tauhid berkibar di Indonesia kita akan lawan bahkan serahkan nyawa bila perlu," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Komisoner Komnas HAM, Natalius Pigai, yang juga turut prihatin dan kecewa adanya Perppu Ormas.

"Coba dilihat, Perppu Ormas itu cacat prosedural. Mana yang disebut kondisi mendesak dan emergency itu?" kata Pigai.

Aksi 287 (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Terakhir, Jubir HTI Ismail Yusanto mengatakan, bahwa Perppu Ormas yang membuat ormas HTI bubar bisa saja menimpa yang lain. Karena itu, ia menganggap Perppu Ormas tersebut sangatlah berbahaya bagi perkembangan umat Islam di Indonesia.

Aksi 287 (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

"Perppu itu tidak hanya membubarkan organisasi tapi juga melarang ormas yang pahamnya bertentangan dengan Pancasila. Melarang ormas yang berdakwah bagi tegaknya khilafah. Karena itu Perppu ini sangat berbahaya," pungkasnya.

Reporter: Ferio Pristiawan