UTBK 2026 Masih Diwarnai Kecurangan, Puan Dorong Adaptasi Sistem Pengawasan
·waktu baca 3 menit
PerbesarKetua DPR RI Puan Maharani menyoroti masih maraknya kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2026. Ia mendorong adanya evaluasi dan adaptasi sistem pengawasan.
“Berbagai temuan kecurangan yang masih terjadi di UTBK 2026 menjadi tantangan integritas dalam kompetisi pendidikan nasional,” kata Puan, Jumat (24/4)
UTBK 2026 telah dimulai sejak 21 April dan diwarnai berbagai modus kecurangan di sejumlah daerah. Panitia menemukan praktik joki dengan KTP palsu, pemalsuan ijazah, penggunaan alat komunikasi tersembunyi, hingga peserta yang berpura-pura terlambat.
Data panitia mencatat ada 2.640 peserta terindikasi melakukan kecurangan. Bahkan, ditemukan indikasi sindikat joki yang terancam sanksi pidana.
Puan menilai kecurangan ini bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan pola berulang dengan teknik yang semakin kompleks.
“Pola yang berulang dengan teknik yang semakin kompleks menunjukkan bahwa tekanan kompetisi pendidikan hari ini telah berkembang dalam bentuk yang menuntut perhatian lebih serius,” tuturnya.
Ia menilai fenomena ini juga berkaitan dengan cara generasi muda memandang keberhasilan dan kejujuran.
“Ketika ruang seleksi pendidikan mulai dimasuki strategi manipulatif yang disiapkan secara sistematis, persoalan yang muncul bukan sekadar pelanggaran aturan ujian, tetapi tantangan terhadap fondasi etika dalam sistem pendidikan itu sendiri,” jelas Puan.
UTBK tahun ini diikuti 871.496 peserta yang memperebutkan sekitar 260.000 kursi di perguruan tinggi negeri. Puan menegaskan, seleksi masuk PTN harus tetap menjunjung prinsip meritokrasi.
“Karena itu, setiap bentuk kecurangan yang berupaya menembus sistem dengan bantuan teknologi, identitas palsu, atau pihak pengganti sesungguhnya merusak kepercayaan kolektif terhadap mekanisme meritokrasi yang selama ini menjadi dasar penerimaan mahasiswa baru,” paparnya.
Mantan Menko PMK itu mengingatkan, jika kecurangan terus terjadi, kepercayaan terhadap sistem akan menurun.
“Dan melihat modus kecurangan yang semakin berkembang, maka diperlukan adaptasi sistem dan teknologi pengawasan. Apalagi di tengah kemajuan zaman sekarang, banyak sarana yang memungkinkan kecurangan dapat dilakukan,” sebut Puan.
“Panitia pelaksana dan kementerian terkait juga harus memastikan bahwa setiap celah yang ditemukan menjadi bahan koreksi sistematis dalam desain seleksi berikutnya,” imbuh Puan.
Menurut Puan, keberhasilan sistem seleksi tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggaran yang terungkap, tetapi dari kemampuan mempersempit celah kecurangan.
“Negara perlu menunjukkan bahwa integritas pendidikan dijaga melalui pembaruan sistem yang terus bergerak mengikuti perkembangan modus, bukan sekadar melalui respons setelah pelanggaran terjadi. Artinya harus ada mitigasi,” ungkap Puan.
Ia juga menilai fenomena ini mencerminkan tekanan sosial yang tinggi dalam persaingan masuk perguruan tinggi.
“Tetapi juga dengan meningkatnya tekanan sosial terhadap hasil akhir,” tambahnya.
Puan menekankan pentingnya melihat persoalan ini secara lebih luas, termasuk dalam pembentukan karakter generasi muda.
“Di sinilah penting bagi Negara untuk membaca bahwa kecurangan bukan semata persoalan teknis pengawasan ujian saja, namun berkaitan pula dengan bagaimana ekosistem pendidikan membentuk persepsi tentang nilai usaha, kegagalan, dan kompetisi,” urai Puan.
“Ketika proses masuk perguruan tinggi sudah diwarnai manipulasi, tantangan yang sedang dihadapi bukan hanya siapa yang lolos seleksi, tetapi nilai apa yang sedang terbentuk sebelum mahasiswa memasuki dunia pendidikan tinggi,” tutur Puan.
Ia pun menegaskan pentingnya menjaga integritas sejak awal proses seleksi. Puan pun menekankan bahwa temuan kecurangan ini harus menjadi evaluasi menyeluruh bagi sistem pendidikan.
“Jika integritas gagal dijaga sejak awal, maka sistem pendidikan akan menghadapi beban yang lebih besar di tahap berikutnya,” ujar Puan.
“Kejujuran akademik tidak dapat dibangun hanya saat peserta berada di ruang ujian, tetapi harus tumbuh sebagai budaya pendidikan yang diperkuat sejak jauh sebelumnya,” pungkas cucu Bung Karno tersebut.