UU TNI Diisukan Akan Lahirkan Junta Militer? Komisi I Yakinkan Jauh

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Junico 'Nico' Bisuk Partahi Siahaan di Kompleks Parlemen, Selasa (25/3/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

UU TNI sudah disahkan, tapi masih ada kelompok masyarakat yang menggelar aksi di berbagai daerah. Salah satu yang jadi perhatian, yakni diizinkannya prajurit aktif mengisi jabatan di 14 kementerian/lembaga.

Bahkan, ada kekhawatiran, prajurit TNI mengisi jabatan sipil menjadi cikal bakal lahirnya junta militer.

Namun, anggota Komisi I DPR, Junico Bisuk Partahi Siahaan atau Nico Siahaan menilai, kekhawatiran itu jauh panggang dari api. Sebaliknya, UU TNI justru menutup peluang TNI berpolitik apalagi membangun junta militer.

“Oh jauh sekali kalau ke junta militer,” kata Nico di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (25/3).

Mahasiswa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya membawa spanduk saat melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (18/2/2025). Foto: Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO

Nico juga membantah anggapan revisi ini membuka kembali dwifungsi ABRI. Justru, menurutnya, keberadaan UU TNI ini memperkuat regulasi mengenai penempatan personel aktif TNI di institusi sipil yang sebelumnya belum memiliki regulasi jelas.

“(Masih jauh) sampai ke Junta Militer, sampai ke dwifungsi, kalau dwifungsi ABRI itu sebenarnya adalah bukan hanya tempat-tempat di situ. Tapi tempat-tempat yang satu, dulu ada fraksi TNI-Polri. Jadi punya kekuatan untuk mengubah undang-undang kemudian ditempatkan sebagai kepala daerah,” kata Nico.

“Nah inilah sebenarnya yang bisa masuk sebagai dwifungsi ABRI dan itu sudah kita kunci dan tidak dibahas sama sekali,” jelasnya.

Komisi I DPR RI rapat dengan Kementerian Pertahanan bahas RUU TNI di Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

UU TNI telah disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna ke 14 masa persidangan 2024-2025 pada Kamis (20/3) lalu.

Setelah UU tersebut disahkan, kini berlaku aturan 14 kementerian lembaga yang bisa diduduki TNI aktif tanpa mengundurkan diri, yaitu:

1. koordinator bidang politik dan keamanan negara,

2. pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional,

3. kesekretariatan negara menangani kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden,

4. intelijen negara,

5. siber dan/atau sandi negara,

6. lembaga ketahanan nasional,

7. pencarian dan pertolongan,

8. narkotika nasional,

9. pengelola perbatasan,

10. penanggulangan bencana,

11. penanggulangan terorisme,

12. keamanan laut,

13. Kejaksaan Republik Indonesia, dan

14. Mahkamah Agung.