news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Video Dugaan Manipulasi Verfak Parpol, Junimart Dorong Bentuk Panja Kecurangan

24 Januari 2023 16:12 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Junimart Girsang. Foto: Prasetyo Utomo/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Junimart Girsang. Foto: Prasetyo Utomo/Antara Foto
ADVERTISEMENT
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) belum juga menaikkan laporan dugaan kecurangan verifikasi faktual parpol ke meja persidangan. Padahal, sudah dilaporkan sejak 21 Desember 2022.
ADVERTISEMENT
kumparan mendapat bukti rekaman yang diduga permintaan mengubah data hasil verifikasi faktual partai politik yang disebut untuk Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang setuju agar segera dibentuk panitia kerja (panja) untuk mengusut dugaan kecurangan verifikasi faktual.
"Kita tadi sudah bicara di ruang rapat untuk anggota kita akan bahas mengenai hal itu apakah perlu kita bikin panja. Dan menurut saya itu perlu dan sangat perlu sekali supaya kita juga bisa langsung turun ke lapangan dan melihat fakta yang ada," kata Junimart di Gedung DPR, Senayan, Selasa (24/1).
Junimart menuturkan dirinya telah berkomunikasi dengan Ketua DKPP Heddy Lukito terkait penanganan kasus dugaan kecurangan verifikasi faktual yang lambat.
ADVERTISEMENT
Politikus PDIP itu menuturkan DKPP mengalami kendala mengusut laporan kecurangan verifikasi faktual karena anggaran terbatas. Saat ini, DKPP hanya memiliki anggaran Rp 25 miliar.
"Kedua menurut Ketua DKPP banyak sekali sampai sekarang ini 80 laporan sudah masuk DKPP cuma sekarang masalahnya keluhan beliau itu anggaran DKPP hanya Rp 25 miliar mereka tidak bisa bekerja maksimal mereka tidak bisa ke daerah untuk langsung melakukan klarifikasi ke daerah itu," kata dia.
Jadi tadi kesimpulan saya itu DKPP ini tidak bisa kerja maksimal karena menyangkut anggaran yang hanya Rp 25 miliar sementara bekerja untuk seluruh Indonesia. Saran saya ke Ketua DKPP agar mengajukan penambahan anggaran dalam bulan April ini," lanjutnya.
Ia pun berharap agar DKPP lebih terbuka terhadap upaya menyelesaikan dugaan kecurangan verifikasi faktual ke publik.
ADVERTISEMENT
"Nah, maka saya sarankan DKPP tadi langsung ketuanya supaya ini diekspose supaya masyarakat juga tahu bahwa DKPP kerja-kerja," tutup Junimart.
Dalam salah satu video yang didapat Senin (23/1), tampak salah seorang anggota KPU di daerah menerima telepon diduga dari komisioner lain di KPU yang sama untuk mengubah hasil verifikasi PKN yang sudah selesai.
Perubahan itu disebut atas instruksi KPU Sulut. Peristiwa itu terjadi pada 9 Desember 2022 di salah satu hotel di Manado. Anggota KPUD yang menerima telepon, menolak berita acara hasil verifikasi parpol karena dianggap hasil manipulasi. Baik KPU Sulut maupun PKN membantah ada manipulasi.