Vietnam Akan Kurangi Jumlah Provinsi hingga Setengahnya demi Efisiensi

Ilustrasi Gedung Kementerian di Vietnam. Foto: Shutterstock

Vietnam berencana mengurangi jumlah provinsi hingga setengahnya dan memangkas kewenangan tingkat komunal hingga 70 persen. Ini merupakan salah satu upaya perampingan pemerintah Vietnam untuk memangkas miliaran dolar anggaran negara.

Upaya perampingan birokrasi telah dilakukan dengan memangkas jumlah kementerian dan badan pemerintah dari 30 hingga 22, dan satu dari lima pekerjaan di sektor publik akan dipangkas selama 5 tahun ke depan.

Dikutip dari AFP, Rabu (19/3), Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra dalam keterangannya mengatakan penggabungan dan pengurangan provinsi akan dilakukan sebelum Agustus tahun ini.

"Rencana ini akan mengurangi jumlah pemerintah level provinsi sekitar 50 persen dan mengurangi unit pemerintah di level akar rumput sekitar 60 sampai 70 persen," katanya.

Awal bulan ini, pemerintah mengumumkan otoritas di level distrik akan dihilangkan.

Hampir 2 juta orang bekerja di sektor publik per tahun 2022. Tahun ini, pemerintah mengumumkan 100 ribu orang akan diberhentikan atau ditawari pensiun dini sebagai bagian reformasi birokrasi.

Tra mengatakan, sejauh ini lebih dari 22 ribu pekerjaan telah dipangkas.

"Ini adalah revolusi nyata dari seluruh sistem politik," ujarnya.

Masih belum jelas apakah pemutusan kerja menjadi bagian dari penggabungan provinsi atau provinsi mana yang akan terdampak.

Meski demikian, muncul kekhawatiran reformasi birokrasi dapat menyebabkan kekacauan jangka pendek dengan munculnya laporan prosedur administratif yang lambat.