Viral Bupati Alor Marahi Staf Mensos soal PKH, Ini Tanggapan Risma

2 Juni 2021 11:42 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/4/2021). Foto: Reno Esnir/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/4/2021). Foto: Reno Esnir/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Viral di media sosial Bupati Alor Amon Djobo memarahi staf Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Dalam video yang berdurasi 3 menit 9 detik itu, terlihat Amon diduga memarahi staf Mensos karena kesal program keluarga harapan (PKH) diurus oleh DPRD, bukan Pemda Alor.
ADVERTISEMENT
Bupati Amon bahkan dalam video itu menyebut akan bersurat ke Presiden Jokowi terkait PKH itu. Amon bahkan mengusir staf Mensos itu.
Menanggapi hal itu, Risma yang sedang berada di Bandung untuk napak tilas perjalanan Sukarno di Lapas Banceuy menjawab soal amukan Bupati Alor itu.
Risma tak menjelaskan kapan video itu terjadi. Namun dia mengatakan kedatangan stafnya ke rumah dinas Bupati Alor itu bukan untuk membahas soal PKH.
"Tapi bantuan untuk bencana. Jadi kalau bantuan untuk bencana bagaimana kita. Itu saat saya sendiri saya kirim barang saat itu dari Jakarta jauh, kita kepengin cepat, kita kirim dari Surabaya," ujar Risma, Rabu (2/6).
Bantuan bencana yang dimaksud adalah terkait bencana banjir bandang yang terjadi di NTT pada April 2021. Pada saat itu, Risma mengirim staf Kemensos untuk menyalurkan bantuan bencana ke sejumlah daerah di NTT, salah satunya Alor.
ADVERTISEMENT
"Kita tidak bisa masuk ke pulau itu, saya hubungi bagaimana kondisi di sana karena hampir seluruh NTT kena. Saya hubungi kepala dinas, staf saya, nggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus," ujar Risma.
Risma kemudian mencari kontak siapa yang bisa dihubungi untu membawa bantuan bencana masuk ke Alor. Pada saat itu ada tawaran bantuan dari Ketua DPRD Alor.
"Saya tanya siapa yang bisa saya hubungi saat itu kemudian ada lah ketua DPRD menyampaikan kami butuh bantuan tapi tidak bisa (masuk) saya masih ada WA-nya saya bisa tunjukan bahwa kami tidak punya kepentingan apa pun," kata Risma.
"Karena Alor salah satu yang paling parah kondisinya setelah Adonara dan Lembata. Nah kemudian Sumba Timur juga parah. Relatif sama empat daerah itu. Nah, kemudian saya masih punya bukti WA bahwa saya tidak punya niat apa pun. Terus begitu barang tidak bisa masuk beliau (Ketua DPRD) nawarkan, 'Bu itu ada paket dari Dolog (Depot Logistik) yang ibu bisa ganti karena kita tidak bisa mendapat bantuan karena cuacanya buruk sehingga syahbandar tidak bisa melaut kapal kapal semua berhenti,'" ujar Risma.
ADVERTISEMENT
Diduga bantuan bencana itu dianggap sebagai penyaluran PKH oleh Bupati Alor sehingga marah ke staf Mensos. Risma menegaskan dalam konteks bencana itu, sama sekali tidak ada kepentingan apa pun.
"Sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari, tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," ujar dia.