News
·
25 Maret 2021 16:50

Viral Kisah Ibu di Bali Diusir Masuk Private Beach Hotel, Bagaimana Aturannya?

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Viral Kisah Ibu di Bali Diusir Masuk Private Beach Hotel, Bagaimana Aturannya? (437480)
Suasana Pantai Sanur, Bali, yang terletak di depan Hotel Puri Santrian, tempat Ibu Mirah diusir satpam. Foto: Denita BR Matondang/kumparan
Curhatan seorang ibu muda bernama Mirah Sugandhi yang merasa diusir oleh seorang satpam Hotel Putri Santrian viral di media sosial. Cerita bermula saat Mirah bersama anak dan suaminya sedang pelesiran di area Pantai Sanur.
ADVERTISEMENT
Ternyata area Pantai Sanur itu diklaim merupakan private beach atau pantai privat milik Hotel Putri Santrian. Alhasil, seorang satpam hotel bintang empat itu mengusir Mirah.
Belakangan, kasus ini sudah berujung damai. Satpam yang mengusir Mirah sudah meminta maaf. Begitu juga dengan pihak hotel yang menegaskan bahwa area pantai meski pun berada tepat di belakang Hotel Putri Santrian, tetap milik publik dan tak bisa diprivatisasi.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dengan tegas menyebutkan area pantai atau disebut sebagai sempadan pantai adalah sebuah ruang publik. Hal itu tertuang dalam dalam Pasal 1 ayat 44 Perda tersebut. Pasal 1 Ayat 44 Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.
ADVERTISEMENT
Pengendalian dan pemanfaatan area pantai sebagai ruang publik juga ditegaskan pada Bab VIII, Pasal 108 ayat (3) huruf f Perda tersebut.
Pasal 108 Ayat 3
(3) Arahan peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf c, mencakup:
a. pengaturan jarak sempadan pantai sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4); b. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; c. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan; e. pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d; f. pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik; g. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di kawasan sempadan pantai yang berfungsi sebagai tempat melasti; h. pemanfaatan untuk penambatan perahu nelayan; i. pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan; j. pantai yang berbentuk jurang, memanfaatkan aturan zonasi sempadan jurang; dan k. pantai yang berbentuk hutan bakau, memanfaatkan aturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, pada Pasal 130 huruf F disebutkan arahan sanksi terhadap mereka yang menghalang-halangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum.
Pasal 130
Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d, merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap: a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi; b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem provinsi; c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP; d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP; e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP; f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan Pasal 144 dalam Perda itu diurai sejumlah sanksi. Berikut penjelasannya.
Pasal 144 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pasal 130, dan Pasal 139 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. Jadi, mengacu pada peraturan daerah itu, jelas sudah bahwa tidak ada yang namanya private beach di hotel di Bali. Kepala Dinas Pariwisata Denpasar Dezire Mulyani menegaskan, seluruh pantai di kawasan Kota Denpasar adalah milik publik.
ADVERTISEMENT
Tidak ada hotel yang berhak kawasan pantai adalah milik mereka. Dezire juga mengaku tidak hotel yang terdata atau dilaporkan telah memprivatisasi hotel.
“Sepengetahuan saya tidak ada privat beach. Pantai itu milik umum dan kewenangannya ada di Balai Sungai Bali-Penida di bawah kementerian PUPR,” kata Dezire, Kamis (25/3).
Terkait viralnya kisah Mirah, Dezire berharap kejadian ini yang terakhir. Dia juga mengimbau hotel-hotel di Bali tidak asal klaim private beach.
“Kami berharap diberikan pembinaan (mengenai pantai adalah ruang publik) kepada staff-stafnya agar tidak ada kejadian seperti kemarin. Saya cuma berpesan kepada hotel di sepanjang Sanur, marilah kita bersama menjaga keamanan dan kenyamanan pantai, biar bisa dimanfaatkan oleh pengunjung dan wisatawan,” kata dia.
ADVERTISEMENT