Wacana Interpelasi ke Anies Dinilai Permainan Politik, Layu Sebelum Berkembang

Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (19/10). Foto: Pemprov DKI Jakarta

DPRD DKI Jakarta tengah berpolemik soal hak interpelasi Formula E terhadap Gubernur Anies Baswedan. Rapat paripurna hak interpelasi batal karena hanya dihadiri 2 fraksi yaitu PDIP dan PSI, sementara 7 fraksi lainnya absen karena merasa ada cacat prosedural.

Pengamat politik UIN, Adi Prayitno, menilai interpelasi Anies hanya permainan politik PDIP dan PSI untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta itu jelang 2024. Sementara batalnya interpelasi menunjukkan bahwa PDIP telah gagal menguasai dukungan di Jakarta.

“Kekuatan mereka di Kebon Sirih enggak mayoritas. Dua lawan 7 fraksi, kan, enggak gampang untuk mengadakan atau meminta persetujuan interpelasi ke DPR. Akhirnya sekarang kuat-kuatan, siapa yang kuat, mobilisasi politiknya kuat, interpelasinya akan disetujui oleh DPRD. Tapi sebaliknya kalau enggak kuat bakal layu sebelum berkembang ini, hangus. Sekeras apa pun PDIP mengkritik Formula E dan Anies,” kata Adi kepada kumparan, Rabu (29/9).

“Memang ini murni menyisakan permainan politik, siapa yang dukung, siapa yang nolak, karena hal-hal substansial sudah lewat, masing-masing kubu sudah kokoh dengan argumen masing-masing. Makanya ketika interpelasi kemaren enggak gol, itu kekalahan PSI dan PDIP,” imbuh dia.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2020 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/4). Foto: Dok. Humas Pemprov DKI

Adi melihat apa pun ide yang diusung Anies memang biasa dipertentangkan oleh PDIP dan PSI di Jakarta. Termasuk soal isu banjir, pengangguran, hingga penanganan corona.

“PSI dan PDIP, kan, sebenarnya ingin Anies di depan publik [terlihat] bahwa Formula E tujuannya politis, warisan kinerja yang bakal ditinggalkan Anies jika tak lagi jadi gubernur dan untuk kepentingan 2024. Tapi sebaliknya, kalau Formula E gagal, direcokin, enggak disetujui, tentu Anies malu besar,” papar dia.

“Tapi kenapa sampai interpelasi untuk Formula E ini? Ya saya lihat PDIP dan PSI ini pengin pakai rudal, bukan katapel lagi. Seakan ada sesuatu hal yang sangat serius di Jakarta ini. Kalau interpelasi artinya ada pernyataan yang dikeluarkan dewan, ada dokumen yang dikeluarkan, serius, kan?” tambahnya.

Sementara itu, Adi menerangkan politik di daerah memiliki dinamika yang berbeda dengan pusat atau DPR di Senayan. Adi yakin di DPRD DKI, Gerindra sebagai partai yang mendukung Anies dan Wakil Gubernur Riza Patria tak mungkin mendukung keputusan yang bertolak belakang dengan kehendak keduanya.

“Pusat dan daerah punya logika masing-masing. Apalagi kalau kita lihat koalisi partai di banyak daerah, PDIP dan Gerindra sering bentrok, PDIP dan Golkar bersaing. Itu menunjukkan betapa dinamisnya politik kita. Apa yang terjadi di pusat, irisannya enggak sama dengan daerah, dengan Jabar, Jateng, Jatim, Banten,” terang dia.

“Jadi ini [interpelasi Formula E] murni isu lokal di Jakarta, di mana masing-masing partai punya kepentingan masing-masing. Di Jakarta yang kuat selain PDIP, ada PKS dan Gerindra. Jadi itulah kenapa enggak seperti di Senayan. Kontras. Gerindra, ya, enggak setuju karena ada Riza, Anies, di situ,” lanjutnya.

Di sisi lain, Adi menilai sikap PDIP dan PSI yang ‘ngotot’ interpelasi sementara 7 fraksi lainnya menolak belum tentu meningkatkan elektabilitas Anies. ia melihat masih banyak pihak yang cenderung mengkritik Anies terkait Formula E.

“Elektabilitas Anies rendah apa tinggi, ya, survei. Kalau dengan interpelasi [gagal] Anies tiba-tiba naik [elektabilitasnya] misalnya ngalahin Prabowo, Ganjar, enggak juga,” ujarnya.

“Justru secara citra bisa jadi polemik, bahkan ada sentimen negatif ke Anies karena Formula E itu dinilai enggak disetujui DPRD terutama PSI dan PDIP. Soalnya terkesan Anies memaksakan Formula E untuk kepentingan politik dia jelang habis masa jabatannya,” tandas dia.