Wagub DKI: Program Naturalisasi dan Normalisasi Tetap Ada

Petugas menggunakan ekskavator untuk mengeruk lumpur sedimentasi Sungai Ciliwung di Kampung Melayu, Jakarta, Selasa (27/7/2021). Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menjawab tudingan dihapusnya pendanaan program naturalisasi dan normalisasi lingkungan sekitar sungai di DKI Jakarta dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

“Program normalisasi (dan) naturalisasi tetap ada, bahkan ini anggarannya tetap ada, mulai dari 2018, 2019, 2020, 2021 di SDA itu termasuk dinas dengan anggaran yang tinggi,” kata Riza kepada wartawan Kamis (11/11) malam.

Riza menjelaskan pendanaan itu tidak sepenuhnya dihilangkan. Tapi, anggaran untuk naturalisasi dan normalisasi sempat dialihkan untuk melakukan pendanaan darurat pandemi COVID-19.

“Memang di tahun 2020-2021 ada pengurangan akibat refocusing, akibat pandemi Covid, ada beberapa kegiatan karena keterbatasan dana itu dikurangi dan diteruskan di tahun berikutnya,” jelas Riza.

Foto udara proyek naturalisasi Waduk Kampung Rambutan di Jakarta. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Riza menjelaskan saat ini sudah dilakukan pembebasan lahan sebagai bagian dari program normalisasi di sejumlah lokasi, yaitu di Kali Ciliwung 19 bidang, Kelurahan Rajawali 151 bidang, Kali Pesanggrahan 18 bidang, Kali Sunter 68 bidang, Kelurahan Pondok Bambu 20 bidang, Cipinang Muara 3 bidang, Jl Genceng 10 Bidang, dan Kali Kramat sebanyak 1 bidang.

“Ada 3 bidang lagi sedang musyawarah, Insyaallah di bulan November-Desember (tahun ini) bisa selesai beberapa bidang yang sudah disepakati,” tambahnya.

Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu (5/1/2020). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

Riza juga menegaskan bahwa program penanggulangan banjir menjadi salah satu program kunci yang menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta.

“Kami termasuk pemerintah yang menganggarkan tinggi terkait program di sumber daya air untuk pencegahan pengendalian banjir, tidak hanya normalisasi atau naturalisasi, tetapi banyak programnya seperti pembangunan waduk, situ, embung, pompa air, dari statis (dan) mobile, Damkar bahkan pompa dinas taman juga dilibatkan untuk membantu adanya luapan air,” tambahnya.

“Jadi komitmen Provinsi DKI Jakarta sangat besar terhadap pencegahan pengendalian banjir di DKI Jakarta, anggaran yang ada selalu kita tingkatkan,” pungkas Riza.