Wagub DKI soal Negosiasi Kontrak Bantargebang Belum Kelar: Tunggu Beberapa Hari

2.500 hingga 7.000 ton sampah setiap harinya. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pemprov DKI harus memperpanjang kontrak dengan Pemkot Bekasi terkait pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Sebab kontrak itu akan habis pada akhir Oktober ini.

Wagub DKI Jakarta Riza Patria mengakui negosiasi itu belum menemui kata sepakat. Namun, ia memastikan sebelum waktunya habis, masalah itu akan selesai.

"Soal Bantargebang sudah dalam proses ya, kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan insyaallah ya prosesnya berjalan baik ya," kata Riza kepada wartawan, Kamis (21/10).

Perkembangan PLTSA Merah Putih di Bantar Gebang. Foto: PPID DKI Jakarta

DKI sebenarnya telah menyiapkan empat Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) atau biasa disebut Intermediate Treatment Facility (ITF). Namun, pembangunan fasilitas itu masih belum selesai sehingga DKI masih membutuhkan TPST Bantargebang untuk mengelola sampah warganya.

"Karena program ITF masih berproses. Nanti kita akan mengevaluasi soal Bantargebang. Sejauh ini Bantargebang perlu diperpanjang. Insyaallah hubungan kita dengan Bekasi berjalan baik," kata Riza.

Pengendara truk pengangkut sampah melintasi jalan yang digenangi air limbah, di kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Foto: Antara/Risky Andrianto

Kontrak kerja sama Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi terkait pengelolaan sampah di TPST Bantargebang hanya berdurasi lima tahun. Kontrak itu habis di Oktober tahun ini.

Jika gagal memperpanjang kontrak tersebut, maka DKI terancam tidak bisa membuang berton-ton sampahnya ke Bantargebang.

===

Ikuti survei kumparan dan menangi e-voucher senilai total Rp3 juta. Isi surveinya sekarang di kum.pr/surveinews