Wagub DKI: Tak Usah Berebut Jatah Vaksinasi Corona dengan Cara yang Tak Baik

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria saat melakukan peninjauan sejumlah fasilitas umum yang rusak usai demo di Jakarta. Foto: PPID DKI JAKARTA

Pemprov DKI sudah mendata jumlah penerima vaksinasi corona untuk petugas pelayanan publik dan lansia di Jakarta. Mereka masuk ke dalam sasaran kelompok prioritas kedua setelah tenaga kesehatan.

"Kemudian terkait lansia yang didata di sini diperkirakan 911.631 total sasaran petugas publik dan lansia 2,6 juta," ucap Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria, di Balai Kota, Senin (1/3).

Proses vaksinasi corona bagi kelompok petugas pelayanan publik sudah berjalan sejak 17 Februari dengan pedagang pasar di Pasar Tanah Abang sebagai pilot project Kemenkes. Menyusul lansia dimulai pada dua hari setelahnya, Jumat (19/2).

Kemudian vaksinasi massal secara bertahap dilakukan terhadap kelompok lainnya seperti wartawan hingga atlet.

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksinasi COVID-19 pada warga lanjut usia (lansia) di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (20/2). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Riza mengimbau warga Jakarta tidak perlu berebut untuk mendapatkan jatah vaksin corona. Begitu juga bagi mereka yang masih enggan untuk disuntik vaksin agar tak perlu ragu lagi karena sudah dijamin keamanan, khasiat, hingga kehalalannya oleh pemerintah.

"Masyarakat tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, bahwa vaksin Ini aman dan halal. Dan juga tidak usah berebut dengan cara-cara yang tidak baik. Pada prinsipnya semua akan mendapatkan kesempatan yang sama, tunggu waktunya sesuai dengan ketentuan yang diatur," tutur Riza.

Di sisi lain, ia belum bisa memastikan kapan vaksinasi corona di Jakarta akan selesai. Sebab, proses vaksinasi ini masih bergantung pada ketersediaan vaksin corona dari Kemenkes.

"Tentu kami menghargai pemerintah pusat yang memberikan kesempatan kepada Pemprov DKI Jakarta dengan jumlah yang cukup baik. Dan kita juga harus memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita di daerah lain. Jadi kami tidak mau juga mendominasi vaksin yang ada, tentu pemerintah pusat akan bijak membagi-bagi semua," tutup dia.