Wagub soal Banyak Kasus Intoleransi Agama di Jabar: Saya Tidak Percaya

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum menghadiri rapat pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pilgub Jabar 2018 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/7). Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memberikan tanggapannya mengenai hasil riset Setara Institute yang menempatkan Jabar sebagai provinsi dengan kasus pelanggaran kebebasan beragama terbanyak di Indonesia dalam 12 tahun ke belakang.

Uu menegaskan tidak sepakat dengan hasil riset tersebut karena Jabar merupakan provinsi dengan masyarakat yang dikenal religius. Menurutnya masyarakat Jabar memiliki rasa religiusitas yang tinggi sehingga menghargai perbedaan dalam menjalankan agamanya. Apalagi, dalam agama Islam dikenal adanya ayat yang berbunyi "Lakum Diinukum wa Liya Diin".

"Saya tidak sepakat dan tidak percaya dengan survei tersebut, karena masyarakat Jabar itu masyarakat yang religius dan masyarakat yang religius semakin menghargai terhadap orang lain," kata dia kepada wartawan di Bandung, Selasa (26/11).

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum. Foto: Dok. Humas Pemprov Jabar

Uu mengaku heran dengan adanya riset semacam itu. Bahkan, ketika masih menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya, wilayahnya sering mendapat tudingan intoleran hingga didatangi Komnas HAM sebanyak tiga kali. Dia menegaskan, Jabar merupakan provinsi yang toleran.

Sebagai contoh, Uu mengatakan di Jabar tak ada orang China atau non-muslim yang datang lalu dicemooh dengan kata-kata tidak pantas. Dia melihat adanya tindakan intoleran justru banyak terjadi di luar Jabar.

"Enggak ada di Jabar, China datang 'China, China' orang non-muslim datang ke daerah 'Kafir, kafir' dicemoohkan enggak ada sekali pun dia minoritas di Jabar itu aman dan tenang," ucap dia.

"Justru di provinsi lain yang ada kejadian ada agama bentrok. Di sini enggak ada. Tapi, kenapa? Makanya, pertanyaan saya, benar enggak survei itu dan siapa yang disurvei?" lanjut dia.

Dalam agama Islam, Uu menyebut, ada beberapa perbuatan Nabi Muhammad yang menunjukkan sikap toleransi pada sesama manusia meski berbeda keyakinan. Seperti saat nabi membuat piagam Madinah yang sempat diubah karena ada masyarakat non-muslim yang tidak sepakat.

"Di dalam piagam itu kan isinya ada toleransi juga di saat ada tanda tangan Muhammad Rasulullah kata orang Yahudi 'Enggak mau saya tidak mengakui Muhammad Rasulullah ganti saja Muhammad bin Abdullah'. Maka rasul menggantinya seperti itu. Itu bukti sebagai toleransi," terang dia.

Selain itu, dalam konteks kenegaraan, Uu mengatakan bahwa sila pertama Pancasila sempat diubah karena adanya ketidaksepakatan dari pihak-pihak yang merumuskan. Perubahan itu akhirnya disetujui oleh ulama dan kyai sebagai bentuk toleransi. Begitu pula, dengan penggantian kata "Mukadimah" menjadi "Pembukaan" dalam UUD 1945.

"Kemudian Mukadimah UUD 1945 kata orang lain 'Jangan Mukadimah dong itu kan Arab kan identik dengan Islam' lalu diganti dengan pembukaan. Dicoretlah kata Mukadimah. Dasar negara saja kata-katanya sudah ada toleransi," jelas dia.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum. Foto: Dok. Humas Pemprov Jabar

Berkaca dari hal itu, Uu mengutip sedikit pernyataan presiden pertama, Sukarno, agar masyarakat tidak melupakan sejarah.

"Kalau kata Sukarno jangan lupa tentang Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah," pungkas dia.

Setara Institute memaparkan hasil riset terkait pelanggaran kebebasan beragama di 34 provinsi di Indonesia. Hasilnya, selama 12 tahun terakhir, wilayah Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terbanyak.

"Untuk di Jawa Barat total peristiwa ada 629. Kalau kita mau cek perbandingannya, Jawa Barat selalu yang tertinggi, dalam 12 tahun terakhir dia yang tertinggi," kata Direktur Riset SETARA Institute, Halili dalam diskusi bertajuk Pemajuan Toleransi di Daerah: Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di Ibis Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11).