Wagub Temukan Mafia Visa di Bali: Jalur Cepat Harga Rp 5 Juta

Pekerja melintas di area Terminal Internasional yang lengang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Rabu (2/2/2022). Foto: Fikri Yusuf/Antara Foto

Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menemukan sebuah perusahaan diduga menjadi mafia visa di Pulau Dewata. Mafia ini mengaku mampu mempercepat proses pengurusan visa bagi wisatawan mancanegara (wisman) masuk Indonesia.

Ia mengatakan, sebuah perusahaan ini terang-terangan mempromosikan diri mampu mengurus visa dengan cepat di akun Instagram sejak dua minggu lalu.

Biaya urus visa dipatok senilai Rp 4-5 juta. Padahal, biaya untuk mengurus visa ke Indonesia sekitar Rp 1 juta.

"[Mafia visa ini] ketahuan di IG (Instagram) saya baca di medsos, enggak ada yang dia sembunyikan, alamat jelas, nomor teleponnya ada," kata pria yang kerap disapa Cok Ace ini kepada wartawan, Senin (21/2).

Warga membersihkan papan selancar untuk disewakan kepada wisatawan di kawasan wisata Pantai Batu Bolong, Canggu, Badung, Bali, Senin (7/2/2022). Foto: Fikri Yusuf/Antara Foto

Berdasarkan informasi yang beredar, perusahaan ini menawarkan tiga kategori pengurusan visa. Pertama, kategori standar dengan tarif Rp 3,5 juta dan pengurusan visa selama 10-12 hari kerja.

Kedua, kategori ekspres dengan tarif Rp 4,2 juta dan pengurusan visa 3-5 hari kerja. Ketiga, kategori VIP dengan tarif Rp 5,5 juta, lama pengurusan visa 3-6 hari dan pelayanan di Jakarta.

kumparan post embed

Cok Ace memaklumi cara promosi perusahaan untuk menggaet wisman melalui pengurusan visa. Hal ini karena berkaitan dengan hukum pasar. Ada wisman yang memilih mengurus sendiri atau agen travel atau jasa lainnya memudahkan rencana perjalanannya.

Ia menilai cara-cara kotor mafia visa tersebut merusak citra pariwisata Pulau Dewata.

"Yang muncul baru satu saya lihat. Jadi menawarkan jalur cepat istilahnya. sebenarnya wajar aja mungkin ada pasar yang membutuhkan itu, tapi ini kan menimbulkan [citra negatif terhadap pariwisata Bali], mahal sekali sampai berapa kali lipat. Kalau cari untung yang wajar -wajar saja," kata dia.

Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Cok Ace belum bisa memprediksi jumlah wisman yang telah terpikat dengan mafia visa tersebut. Sebab, jumlah kedatangan wisman ke Bali masih terbatas.

Selain itu, pemerintah kini telah mempermudah wisman masuk Indonesia. Beberapa di antaranya adalah tidak ada kuota pengajuan visa, nilai asuransi COVID-19 wisman ke Indonesia senilai Rp 500 juta dan sponsor wisman tersebut bisa pihak hotel atau agen perjalanan.

"Memang pelayanan lama agak susah dan sudah dipermudah, hotel juga bisa mengurus sebagai sponsor. Saya kira dulu kebijakan pertama agak sulit ,para wisatawan agak sulit datang ke Bali karena ada [kuota pengajuan] visa," kata dia.

Ia mengaku telah melaporkan kasus ini kepada pemerintah pusat, terutama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk ditindaklanjuti. Pemprov Bali juga akan terus mengevaluasi kebijakan mencegah munculnya mafia-mafia lain berkaitan dengan wisman.

"Kita terus evaluasi besok ada Menteri [Sandiaga Uno] di sini kita akan bicarakan lagi. Yang jelas pemerintah pusat dan daerah terus memberikan yang terbaik. Wisatawan enggak sulit [ke Bali] dan karantina pun kita usulkan untuk ditiadakan. Ini upaya pusat dan daerah bagaimana recovery Bali supaya cepat," kata dia.