Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.98.0
PerbesarADVERTISEMENT
Foto di atas menunjukkan sejumlah polisi wanita atau polwan Polres Aceh Utara yang berjajar rapi, berpose dengan pakaian dinas polwan berjilbab.
ADVERTISEMENT
Antara menyebut, mereka baru saja mengikuti kegiatan Polwan Masuk Desa di Lapangan Alue Dua, Nisam Antara, Aceh Utara, Aceh, Kamis (26/10). Polwan di Aceh memiliki kekhususan seragam berjilbab dengan desain menerapkan aturan Polda Aceh sejak pemberlakuan Syariat Islam.
Sebagai kilas balik, Syariat Islam mulai berlaku di wilayah Aceh pada tahun 2001 menyusul pemberian otonomi khusus pada Provinsi Aceh.
Pada tahun 2013, sejumlah polwan dari kantor polisi di luar Aceh berkeinginan memakai jilbab. Karena aturan saat itu hanya berlaku untuk polwan di Polda Aceh, akhirnya polwan di luar Aceh dipersilakan memakai jilbab dengan mengacu pada ketentuan di Polda Aceh.
Hingga kemudian pada tahun 2015, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor KEP/245/III/2015 yang merupakan perubahan dari SK Nomor SKEP/702/IX/2005, tentang aturan penggunaan seragam dinas Polri dan PNS, yang sebelumnya hanya berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
ADVERTISEMENT
Dalam SK Kapolri itu terdapat peraturan tentang seragam polwan berjilbab, mulai dari seragam upacara hingga pakaian dinas harian polwan dari berbagai kesatuan. Dengan peraturan ini, terdapat persamaan seragam polwan berjilbab di seluruh Indonesia.
Polwan dengan jilbabnya terbukti tidak menghalangi aktivitas para bhayangkari. Polwan di Aceh Utara, misalnya, mereka menyajikan atraksi dalam sebuah acara, menebas ladang ganja, dan tak canggung menggunakan senjata laras panjang.
Perbesar
Perbesar
Perbesar
Perbesar