Waka DPR soal Suku Dayak Pedalaman Masuk TNI: Semua WNI Punya Hak
PerbesarWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal merespons adanya peluang bagi masyarakat Suku Dayak pedalaman untuk menjadi prajurit TNI, termasuk terkait penyesuaian sejumlah persyaratan dalam proses perekrutan.
Cucun menegaskan, seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk bergabung dan mengabdi kepada negara.
"Kan semua juga warga negara punya hak. Warga negara Indonesia yang punya sebagai WNI di kita ini, semua punya hak. Siapa yang melarang? Nggak ada, kan," kata Cucun kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).
Terkait kemungkinan adanya aturan khusus mengenai calon prajurit yang memiliki tato atau tindik, Cucun mengatakan setiap institusi memiliki ketentuan masing-masing.
Menurut dia, persoalan tersebut dapat dibicarakan dengan pimpinan institusi terkait.
"Ya itu kan ada aturan di setiap institusi. Bisa dibicarakan lah dengan pimpinan institusinya," ujar Cucun.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan masyarakat Suku Dayak pedalaman akan mendapatkan penyesuaian atau kelonggaran tertentu dalam proses perekrutan prajurit TNI.
Hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyesuaian syarat bagi masyarakat Suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak juga mengatakan masyarakat Suku Dayak yang memiliki tato adat sebelumnya telah diperbolehkan mengikuti proses pendaftaran sebagai prajurit TNI.
Menurut Maruli, ketentuan tersebut telah berlaku karena tato yang dimiliki sebagian masyarakat Dayak merupakan bagian dari tradisi dan budaya.
"Ya memang dari dulu juga sudah boleh (masyarakat Suku Dayak pedalaman masuk TNI), memang gak ada masalah itu, dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan, tapi sejauh ini memang belum ada yang mendaftar yang seperti itu, nanti kami akan cari lagi," kata Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).
Presiden Prabowo sebelumnya meminta perkembangan mengenai penyesuaian syarat perekrutan masyarakat Suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI.
Arahan itu disampaikan setelah Prabowo menerima Panglima Jilah, pemimpin besar Suku Dayak seluruh Kalimantan, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (28/8).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat Dayak juga menyampaikan aspirasi agar memiliki kesempatan untuk bergabung menjadi prajurit TNI dan anggota Polri.