Waka Komisi X DPR Minta Juknis Pengangkatan Guru PPPK Paruh Waktu Segera Terbit
PerbesarKomisi X DPR RI meminta pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Hal ini diperlukan agar guru memiliki kepastian mengenai persyaratan administrasi dan mekanisme peralihan status yang direncanakan mulai berlaku pada 2027.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan pemerintah telah menyepakati anggaran sebesar Rp 23 triliun untuk mendukung proses peralihan tersebut. Karena itu, ia meminta Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut.
"Kami berharap, ya, terutama di Komisi X sebagai pemangku kepentingan, berharap kepada pemerintah dalam hal ini KemenPAN-RB, BKN, dan Kemendikdasmen untuk menjalankan komitmen yang sudah kita sepakati bersama, bahwa hari ini kita sepakat mulai awal tahun 2027 paruh waktu diangkat sepenuhnya menjadi penuh waktu tanpa tes, itu harus dijalankan," kata Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
Ia mengatakan, hingga saat ini Komisi X belum menerima petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) terkait kebijakan tersebut. Padahal, dokumen itu diperlukan Komisi X untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan pemerintah merealisasikan komitmennya.
"Sampai dengan hari ini juklak-juknisnya belum kami terima, saya berharap juklak juknis ini segera, segera dikirim ke kami di Komisi X dalam rangka fungsi pengawasan dan memastikan bahwa komitmen yang sudah kita bentuk, yang kita bangun bersama, itu benar-benar kita jalankan,” ujarnya.
Lalu juga meminta pemerintah tidak mempersulit proses administrasi bagi para guru yang akan beralih status. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan kepastian agar para guru dapat mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan sejak awal.
"Tolong jangan ada administratif yang terlalu berbelit-belit, birokrasi yang terlalu berkepanjangan, karena guru-guru kita hari ini memang membutuhkan kepastian,” ucapnya.
Ia menyebut Komisi X juga telah menyampaikan sejumlah usulan terkait kriteria guru yang dapat mengikuti kebijakan tersebut. Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya batas usia, masa pengabdian, dan kompetensi guru.
Menurutnya, mekanisme bagi guru berusia di atas maupun di bawah 35 tahun juga perlu diperjelas dalam aturan teknis yang akan diterbitkan pemerintah.
"Termasuk usulan terkait dengan kriteria lama pengabdian, kemudian kompetensi juga menjadi salah satu persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh guru-guru kita hari ini,” jelasnya.
Selain peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, Lalu menyambut rencana pembukaan formasi CPNS pada akhir 2026. Ia berharap pemerintah segera mengumumkan kebutuhan formasi agar persoalan kekurangan dan pemerataan guru di berbagai daerah dapat ditangani secara bertahap.
"Formasi untuk CPNS yang informasinya akhir tahun ini, ya alhamdulillah kami menyambut baik dan tolong segera juga dilaksanakan formasinya apa, agar kekurangan guru di seluruh Tanah Air bisa tercukupi secara perlahan," ujar Lalu.
"Kami menyadari tidak mungkin dalam waktu 1 tahun kita akan menuntaskan persoalan ini, tetapi tahapannya tentu harus harus ada sehingga ke depan kekurangan guru kita di seluruh Tanah Air, pemerataan guru kita di seluruh Tanah Air bisa terpenuhi," lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengumumkan rencana pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes mulai 2027. Kebijakan itu disampaikan sebagai salah satu kado Hari Guru Nasional.
Mu’ti juga memastikan guru non-ASN yang tidak lolos seleksi CPNS nantinya tetap dapat bekerja sebagai guru non-ASN dan tidak akan diberhentikan.
"Kebijakan kami yang nanti 2027 mulai diberlakukan, yaitu guru P3K paruh waktu akan menjadi guru P3K penuh waktu tanpa tes,” kata Mu’ti saat ditemui wartawan di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (26/10).
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Jumat (6/11) menyampaikan bahwa kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu akan diperluas ke sejumlah profesi lain. Kebijakan tersebut mencakup tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga teknis, hingga tenaga pelayanan.
Prasetyo mengatakan, pegawai yang nantinya berstatus PPPK penuh waktu juga akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi CPNS mulai 2027.
"Bagi saudara-saudara kita yang nanti sudah diangkat menjadi PPPK penuh waktu, maka akan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS yang akan dimulai tahun 2027," ujar Prasetyo.