Wakil Ketua DPD Soal Gelar Pahlawan Soeharto: Pemerintah Pasti Dengar Aspirasi

Presiden Soeharto memberikan pidato di Majelis Umum PBB, pada 24 September 1992. Foto: MARK PHILLIPS / AFP

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menanggapi usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto. Ia menilai wajar usulan itu menuai pro dan kontra, karena merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

“Pemerintah punya itu sendiri, kemudian mereka akan melihat aspirasi-aspirasi masyarakat, kemudian dengan parameter yang dipakai, saya kira lihat hasil akhir nanti bagaimana dari pemerintah,” kata Yorrys saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (27/5).

Yorrys menjelaskan dalam iklim demokrasi, perbedaan pendapat justru menjadi hal yang sehat dan perlu dihormati.

“Kan pasti pemerintah akan menampung semua aspirasi, tapi ini dalam demokrasi, kalau semua bilang setuju aja, komunis namanya,” katanya.

Yorrys kemudian berseloroh bahwa pemerintah sebaiknya menyelesaikan dulu polemik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebelum memproses usulan gelar pahlawan untuk Soeharto.

“Kemudian kita sekarang aja ijazah aja belum selesai kan,” katanya berseloroh.